Breakthenewsdaerah | Kabar Negeri | suaraindonesiatv.com | ApakabarJabar | “Bergerak Peduli Merawat Pertiwi” Belajar Menjabar Bersejajar – Satya Mahabhakti KA KARAWANG — Krisis air yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di wilayah Telagasari dinilai tidak lagi sekadar persoalan kekeringan musiman, tetapi telah menjadi persoalan serius yang menyentuh keberlangsungan Hajat Hidup masyarakat petani, produktivitas sawah, dan masa depan lahan pertanian produktif. Tokoh Bapak Tani Saepul Bahri mendesak pemerintah Daerah Dalam Mempercepat Serta melakukan pembenahan irigasi secara menyeluruh, sementara Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai perlu “Turun Gunung”, melakukan evaluasi terhadap dampaknya di tingkat petani kewilayahan Di daerah.
Dalam wawancara Eksklusifnya kepada media, Saepul Bahri, tokoh Bapak Tani asal Kecamatan Telagasari, menyampaikan lebih dari 100 hektare lahan sawah mengalami kekeringan yang tersebar di 4 desa, yakni Desa Kalibuaya, Desa Cadaskertajaya, Desa Ciwulan, dan Desa Pulosari”.
Dalam wawancaranya nya itu juga bertepatan Dengan Momentum HUT Ke-81 Provinsi Jawa Barat Pada hari Rabu,”(19/8/2026)”.
Ketika ditanyakan mengenai penanganan terhadap persoalan tersebut, Saepul menyampaikan bahwa hingga saat wawancara dilakukan, petani belum merasakan adanya penanganan yang lebih adil merakyat.
“Belum ada, Pak. Harusnya pembenahan secara menyeluruh, soalnya keadaan air sulit sudah lebih dari 3 tahun, setiap musim petani selalu mompa air dari saluran pembuang sementara saluran tersiernya gak ada air. Pemerintah bukan hanya lambat, tapi terkesan membiarkan petani setiap musim selalu kesulitan air,” ungkapnya Saepul Bahri dalam satu rangkaian keterangannya kepada jurnalis, memaparkan keresahan petani sekaligus menegaskan bahwa persoalan pengairan Telagasari menurutnya sangat membutuhkan pembenahan sistem irigasi secara menyeluruh, bukan sekadar penanganan kekeringan sementara sajah.
Saepul menjelaskan, kesulitan air tersebut membuat petani setiap musim harus memompa air dari saluran pembuang, sementara saluran tersier disebut tidak memiliki air. Kondisi itu menurutnya telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun dan terus berulang setiap musim.
Selain persoalan pasokan air, Saepul juga menyoroti kondisi jaringan pengairan yang menurutnya banyak mengalami kerusakan dan pendangkalan. Menurutnya, kerusakan tersebut terjadi karena saluran terlalu lama belum mendapatkan perbaikan, ditambah adanya bangunan di sepanjang saluran.
“Akibat terlalu lama belum ada perbaikan, dan ada juga saluran yang ditempati bangunan liar, sampai hari ini belum ada perbaikan, Pak,” papar tegasnya Saepul Bahri ketika menguraikan kondisi jaringan pengairan yang menurutnya membutuhkan pemeriksaan dan penanganan pemerintah secara langsung di lapangan.
Ketika media menggali lebih jauh mengenai dampak keberadaan bangunan tersebut terhadap fungsi saluran, Saepul menjelaskan bahwa persoalannya tidak berdiri sendiri karena terdapat pula pendangkalan dan sampah yang menurutnya menghambat aliran air.
“Mengganggu sekali, karena selain salurannya dangkal, bangunan tersebut juga banyak menyangkut sampah, sehingga air sulit mengalir, ketika petani membuka pintu air untuk menambah volume air, air akan meluber ke pemukiman yang berada di tanah PJKA,” papar Saepul Bahri, menjelaskan kondisi lapangan yang menurutnya membuat distribusi air tidak berjalan optimal sekaligus menimbulkan persoalan limpasan ke kawasan permukiman.
Menurut Saepul, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap jaringan irigasi secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengetahui titik saluran yang jebol, tingkat pendangkalan, kondisi tanggul, hambatan sampah, serta keberadaan bangunan yang disebut berada di sepanjang saluran.
Persoalan tersebut juga menurut Saepul mulai memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi petani. Ketika media menanyakan risiko terbesar apabila persoalan irigasi terus dibiarkan, ia memperingatkan potensi kerugian hingga perubahan pengelolaan lahan.
“Banyak petani yang merugi dan memungkinkan akan mengalihfungsikan lahan, karena sekarang aja sudah banyak sawah yang disewakan,” ungkap Saepul Bahri dalam keterangannya kepada jurnalis Redaksi, memperingatkan bahwa persoalan air yang terus berulang dapat semakin menekan kemampuan petani mempertahankan lahan pertanian sebagai sawah produktif.
Kekhawatiran tersebut menjadi semakin penting apabila kesulitan pengairan dan kerugian petani kemudian mendorong semakin banyak lahan sawah disewakan atau beralih fungsi. Apabila alih fungsi tersebut berkembang untuk kepentingan nonpertanian maupun kepentingan korporasi, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut ekonomi rumah tangga petani, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lahan pangan dan ketahanan pangan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait perlu melakukan verifikasi dan pengecekan lapangan secara objektif. Sementara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, perlu melihat dampaknya dari perspektif perlindungan petani, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan lahan pangan.
Ketika jurnalis meminta langkah strategis konkret yang diharapkan dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak berhenti pada penanganan kekeringan sesaat, Tokoh Bapak Tani Saepul menyampaikan solusi yang menurutnya harus segera dilakukan.
“Pemerintah cepat memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol, menormalisasi saluran dangkal dan juga membongkar bangunan liar yang ada di sepanjang saluran air,” desak Saepul Bahri dalam sesi wawancaranya kepada media, merumuskan langkah konkret yang menurutnya perlu segera dilakukan untuk memulihkan fungsi jaringan pengairan sekaligus mencegah kerugian petani semakin meluas.
Menurut Saepul, perbaikan tanggul yang jebol, normalisasi saluran yang dangkal, serta penanganan bangunan yang terbukti mengganggu fungsi saluran menjadi bagian utama dari solusi persoalan pengairan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, terhadap bangunan yang disebut sebagai bangunan liar, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu kondisi faktual, status, lokasi, serta dampaknya terhadap fungsi irigasi.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran atau gangguan terhadap jaringan pengairan, penanganannya perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
