Berita Update | Kabar Jabar | suaraindonesiatv.com | Kabar Negeri | Peringatan Mahasiswa | Bekasi — Peringatan hari jadi ke-29 Kota Bekasi sejatinya bukan sekadar perayaan seremonial yang menandai bertambahnya usia sebuah daerah.
Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk menilai sejauh mana perjalanan pembangunan kota benar-benar menghadirkan kemajuan yang adil, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di tengah momentum tersebut, suara kritis mahasiswa kembali menggema sebagai bagian dari tradisi intelektual yang selama ini menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
Mahasiswa menilai bahwa hari jadi kota harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi masyarakat Kota Bekasi.
Ketua BEM Fakultas Hukum Ubhara Jaya), M.Rafi Priyatna, dalam wawancara nya menyampaikan bahwa usia 29 tahun merupakan fase kedewasaan bagi sebuah kota dalam menentukan arah pembangunan yang lebih matang, visioner, dan berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih terpentingkan.
“Di usia yang ke-29 ini tentunya sudah masuk pada usia yang cukup dewasa. Dalam usia yang dewasa ini, pemerintah sebagai representatif masyarakat juga harus konsisten dalam membawa masa depan Kota Bekasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur,” ujar Rafi.
Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya dapat diukur dari pesatnya pembangunan fisik atau bertambahnya infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.
Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi sorotan mahasiswa adalah masalah banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi ketika musim hujan tiba.
Rafi menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari masih kurang optimalnya langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana banjir.
“Hal ini menurut kami didasarkan pada faktor kurangnya pemerintah dalam melakukan mitigasi terkait permasalahan banjir,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa pemerintah sebelumnya telah membuat kebijakan pembangunan folder air sebagai upaya penanggulangan banjir. Namun hingga saat ini, keberadaan fasilitas tersebut dinilai belum mampu menjadi solusi yang efektif.
“Pemerintah sebelumnya telah membuat kebijakan yang melahirkan adanya folder air dengan harapan dapat menanggulangi permasalahan banjir, namun ternyata hari ini itu belum bisa menjadi solusi,” ungkapnya.
Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa pemerintah perlu mendorong penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara lebih masif sebagai bagian dari strategi ekologis dalam mengurangi potensi banjir di kawasan perkotaan.
“Terlebih banyak swasta yang berinvestasi di Kota Bekasi. Maka RTH dapat dijadikan syarat utama dalam bargaining pemerintah Kota Bekasi,” tambah Rafi.
Ia juga menekankan pentingnya penertiban bangunan di bantaran sungai secara konsisten tanpa tebang pilih, karena menurutnya masih ditemukan banyak bangunan bersifat komersial yang berdiri di sepanjang aliran sungai di beberapa wilayah Kota Bekasi.
“Lakukan normalisasi bangunan di bantaran sungai tanpa tebang pilih, karena kami menemukan masih banyak bangunan yang sifatnya komersil terbentang di beberapa bantaran sungai di Kota Bekasi,” tegasnya.
Makna Tagar #BekasiBelumKeren.
Dalam aksi refleksi tersebut, mahasiswa BEM juga mengangkat tagar #BekasiBelumKeren sebagai simbol kritik sekaligus pengingat bagi pemerintah daerah.
Menurut Rafi, tagar tersebut bukan sekadar slogan, melainkan pesan moral agar pemerintah tidak cepat berpuas diri terhadap capaian pembangunan yang telah diraih selama ini.
“Hastag tersebut bertujuan untuk menyadarkan pemerintah agar jangan pernah puas dalam memberikan yang terbaik untuk Kota Bekasi, karena masih banyak permasalahan yang belum selesai,” jelasnya mengulas.
Ia juga menegaskan bahwa pemuda dan masyarakat memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Bahwa pemuda dan masyarakat harus lebih berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah Kota Bekasi, baik eksekutifnya, legislatifnya, maupun yudikatifnya,” katanya tegas.
Respons Pemerintah terhadap Aksi Mahasiswa
Pada saat aksi berlangsung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat turun dari kendaraan untuk menemui mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di sekitar kawasan DPRD.
Rafi mengapresiasi kehadiran tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat.
Namun ia juga menyampaikan kekecewaannya karena dialog yang terjadi belum berlangsung secara menyeluruh dan gamblang oleh pimpinan Provinsi Jabar itu.
“Alhamdulillah Kang Dedi sempat menemui kami, namun sayangnya beliau belum mendengar full aspirasi kami dan sudah langsung pergi meninggalkan massa aksi,” ungkapnya pimpinan BEM.
Menurutnya, mahasiswa bahkan telah mengajak gubernur untuk menepi di pinggir jalan agar dialog dapat berlangsung dengan lebih tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas.
“Padahal sebelumnya kami mengajak Pak Gubernur menepi di pinggir jalan agar tidak mengganggu suasana lalu lintas di area DPRD,” ujarnya menjelaskan saat berada langsung di tengah arus lalulintas.
Ia juga menyayangkan bahwa aspirasi yang belum sepenuhnya didengarkan tersebut kemudian malah langsung muncul dalam unggahan di akun pribadi gubernur yang menurut mahasiswa akan berpotensi membentuk framing terhadap aksi yang mereka lakukan di tengah arus informasi. Dalam suatu aksi penuntutan tersebut.
Dalam konteks demokrasi, Rafi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hingga saat ini masih sangat relevan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Tentu sangat relevan. Mahasiswa sebagai garda terdepan wajib hukumnya berperan sebagai mitra strategis dan juga mitra kritisnya pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang benar-benar dilandaskan pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi narasi komunikasi atau konten semata.
“Pastinya kami berharap kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya penuh optimisme.
Sebagai bentuk solusi, mahasiswa berharap adanya ruang dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi Kota Bekasi.
“Kami ingin diskusi lanjutan yang sifatnya terbuka dengan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi,” kata Rafi. saat memberikan keterangan pers, 11/3/2026). Malam dini hari.
Menurutnya, dialog tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk merumuskan solusi nyata terhadap berbagai persoalan kota, termasuk banjir, tata ruang, dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir wawancara, Rafi menyampaikan harapannya agar masa depan Kota Bekasi dapat dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, pemuda, dan masyarakat.
“Pemerintah bersama dengan pemuda dan mahasiswa harus berkolaborasi, dan kita kerenkan Kota Bekasi,” ujarnya.
“suaraindonesiatv.com dalam catatan karya jurnal” turut menyampaikan pesan puitis bagi generasi muda bangsa:
“Di atas pemuda akan selalu ada pemuda yang terus bergerak dan bergandengan tangan.
Karena cinta dan perjuangan mereka lahir dari hati yang tulus, menetes dari doa restu Ibu-ibu-ibu Pertiwi negeri ini.
Selama semangat itu hidup di dada generasi muda, harapan bagi masa depan bangsa tidak akan pernah padam satu keyakinan adalah kekuatan perjuangan pemuda.”
Pada akhirnya, peringatan hari jadi ke-29 Kota Bekasi tidak hanya menjadi penanda perjalanan waktu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah kota harus dibangun di atas keberanian untuk berbenah, kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan, serta komitmen kuat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
