Breakthenews | Kabar Negeri | suaraindonesiatv.com | ApakabarJabar | “Bergerak Peduli Merawat Pertiwi” Belajar Menjabar Bersejajar – Satya Mahabhakti KA KARAWANG — Kekeringan di Desa Solokan dan Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, harus menjadi momentum untuk mengubah pola penanganan dari sekadar merespons kekurangan air menjadi memperkuat ketahanan air, menjaga lahan tetap produktif, membangun kemandirian pangan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Camat Pakisjaya Chandra Rangga Wijaya, S.STP., mendorong perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan embung melalui BBWS, sekaligus memperkuat produksi pangan masyarakat dan peran koperasi desa.
Pandangan tersebut disampaikan Chandra dalam wawancara terkait kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Karawang pada 12 Agustus 2026 ke Kecamatan Pakisjaya. Kunjungan tersebut secara khusus membahas persoalan kekeringan yang dirasakan masyarakat di wilayah tersebut.
Kekeringan Pakisjaya Menjadi Perhatian DPRD.
Ketika dimintai penjelasan mengenai substansi kunjungan kerja Komisi II DPRD Karawang, Chandra mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dibahas adalah kondisi kekeringan di Pakisjaya.
“Yang dibahas terkait kekeringan di Pakisjaya,” ungkap Chandra, menandai persoalan air sebagai salah satu agenda penting yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Ketika pembahasan diperdalam mengenai wilayah yang terdampak dan perhatian yang diharapkan dari DPRD, Chandra menyebut dua desa yang menjadi perhatian utama.
“Terutama di Desa Solokan dan Desa Tanahbaru. Dari anggota DPRD akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut melalui dinas/instansi terkait,” paparnya, menekankan pentingnya membawa persoalan di lapangan menuju langkah penyelesaian melalui perangkat daerah dan instansi teknis.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi telah masuk dalam ruang pembahasan antara pemerintah wilayah dan lembaga legislatif daerah.
Perbaikan Irigasi dan Embung Didorong sebagai Solusi Permanen.
Dari persoalan kekeringan, pembahasan kemudian diarahkan pada kebutuhan memperkuat infrastruktur pertanian. Sebab, ketika kekeringan berulang terjadi, solusi yang dibutuhkan bukan hanya penanganan sesaat, melainkan sistem pengairan yang mampu menjaga produktivitas lahan.
Ketika ditanyakan apakah selain penanganan kekeringan diperlukan perbaikan saluran irigasi maupun pembangunan embung, Chandra memastikan bahwa kebutuhan tersebut akan menjadi bagian dari usulan pemerintah kecamatan.
“Iya, betul. Hal ini akan menjadi usulan permohonan kami ke BBWS untuk dilakukan perbaikan irigasi dan juga pembuatan embung,” tegas Chandra, mengarahkan penyelesaian persoalan air pada penguatan infrastruktur yang menopang keberlanjutan pertanian.
Usulan tersebut memiliki arti strategis. Irigasi menjadi instrumen distribusi air menuju lahan pertanian, sedangkan embung dapat menjadi bagian dari penguatan cadangan air ketika tekanan kekeringan meningkat.
Dengan demikian, penanganan kekeringan mulai diarahkan dari pola reaktif menuju pembangunan ketahanan air.
Kemandirian Pangan Harus Dimulai dari Desa.
Chandra kemudian melihat persoalan tersebut dalam perspektif yang lebih luas, yakni penguatan kemandirian pangan di tingkat desa.
Masyarakat di kawasan permukiman desa perlu didorong agar mampu memproduksi pangan secara mandiri dan produktif. Desa tidak cukup hanya menjadi konsumen, tetapi perlu diperkuat sebagai salah satu basis produksi pangan.
Ketika ditanya mengenai pentingnya memperkuat kemandirian pangan di permukiman desa agar masyarakat dapat berproduksi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi desa, Chandra memberikan penegasan.
“Itu memang sangat perlu,” tandasnya, menggarisbawahi bahwa kemampuan masyarakat desa untuk memproduksi pangan harus menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah.
Pandangan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai pelaku utama produksi pangan dan penggerak ekonomi lokal.
Koperasi Desa Didorong Menjadi Penggerak Ekonomi
Penguatan produksi masyarakat kemudian memiliki hubungan langsung dengan keberadaan koperasi desa.
Menurut Chandra, keberadaan koperasi dapat menjadi peluang untuk memperkuat perputaran ekonomi masyarakat, terutama apabila terhubung dengan potensi produksi yang sudah dimiliki desa.
“Apalagi sekarang juga ada koperasi desa ya. Sehingga roda perekonomian di desa bisa berputar terus,” tuturnya, melihat koperasi sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkuat sirkulasi ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agenda kemandirian pangan tidak semata berbicara mengenai ketersediaan pangan, tetapi juga menyentuh aspek produksi, nilai tambah, kelembagaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketika masyarakat mampu memproduksi pangan, hasil produksi tersebut memiliki peluang untuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang dikelola melalui kelembagaan desa.
Namun, Infrastruktur Pertanian Tetap Menjadi Fondasi.
Meski demikian, Chandra memberikan catatan penting. Penguatan koperasi dan ekonomi desa tidak akan berjalan optimal apabila tidak dibarengi dengan kemampuan produksi yang kuat.
Dan kemampuan produksi pertanian sangat bergantung pada infrastruktur pendukung, terutama pengairan.
“Tapi yang tak kalah penting lagi adalah bagaimana agar infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan lainnya, benar-benar bisa mendukung pertanian untuk kemandirian pangan tersebut,” paparnya lebih lanjut, sekaligus menegaskan bahwa kemandirian pangan harus dibangun di atas fondasi infrastruktur pertanian yang nyata dan berfungsi.
Seluruh pandangan Camat Chandra Rangga Wijaya, S.STP., bermuara pada satu pesan: kekeringan harus menjadi momentum memperkuat ketahanan air dan pangan dari tingkat desa.
Perbaikan irigasi, pembangunan embung, perlindungan lahan produktif, penguatan produksi pangan, serta optimalisasi koperasi menjadi rangkaian yang perlu berjalan bersama.
“Air terjaga, lahan produktif, pangan mandiri, ekonomi desa bergerak.” Demikian arah yang diharapkan dapat memperkuat Pakisjaya sekaligus menopang ketahanan pangan Kabupaten Karawang.
