Breakthenewsbangsa | Sapa Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | Apakabaribukota | “Journalists for the law” Rakyat” JAKARTA — Penyalahgunaan akun media sosial yang mengatasnamakan seseorang tanpa kepastian bahwa akun tersebut benar-benar dikelola oleh pemilik identitas aslinya menjadi persoalan yang membutuhkan kewaspadaan bersama.
Di tengah semakin terbukanya ruang komunikasi digital, masyarakat dituntut untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang menggunakan nama maupun identitas seseorang tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya.
Klarifikasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan menjadi langkah penting untuk membangun kepastian informasi, melindungi identitas pribadi, sekaligus mencegah munculnya korban akibat potensi penipuan digital. Sebab, kepercayaan di ruang digital harus dibangun melalui verifikasi, bukan sekadar kemiripan nama, foto profil, maupun identitas seseorang.
Menanggapi adanya laporan mengenai akun yang diduga menggunakan identitas dirinya, Adetya mengungkapkan bahwa informasi tersebut pertama kali diketahui setelah dirinya menerima pemberitahuan dari sejumlah teman.
“Waalaikumsalam, iya aku dapat laporan dari teman-teman,” pengungkapan Adetya menjelaskan awal mula dirinya mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan akun yang mengatasnamakan identitas pribadinya, sekaligus menggambarkan pentingnya kepedulian dan komunikasi lingkungan sekitar dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan identitas di ruang digital.
Informasi yang diterimanya tersebut menjadi perhatian agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan kepercayaan kepada akun yang belum dipastikan keasliannya. Konfirmasi langsung kepada pemilik identitas merupakan langkah mendasar untuk membedakan akun yang benar-benar dikelola oleh yang bersangkutan dengan akun yang menggunakan identitas serupa.
Lebih jauh, Adetya menekankan pentingnya klarifikasi langsung sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan menjadi korban penipuan.
“Klarifikasi kepada yang bersangkutan langsung (saya), agar mencegah tidak ada korban penipuan,” ketegasan Adetya, menggarisbawahi pentingnya verifikasi langsung kepada pemilik identitas sebelum masyarakat mempercayai informasi maupun komunikasi dari sebuah akun, sekaligus menempatkan klarifikasi sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian untuk mencegah timbulnya kerugian akibat penyalahgunaan identitas di ruang digital.
Pesan tersebut mengandung penekanan bahwa kewaspadaan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang aman. Setiap komunikasi yang mengatasnamakan seseorang perlu dipastikan kebenarannya, terlebih apabila disertai permintaan uang, informasi pribadi, kode verifikasi, maupun bentuk permintaan lainnya yang berpotensi merugikan.
Tidak hanya menyoroti pentingnya kewaspadaan masyarakat, Adetya juga mendorong agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan penyalahgunaan identitas dan penipuan digital melalui penguatan instrumen hukum. Menurutnya, keberadaan regulasi harus mampu memberikan perlindungan sekaligus menghadirkan konsekuensi hukum yang memberikan efek jera bagi para pelaku.
“Diperkuat saja hukum undang undang KUHP ITE-nya agar pelaku dapat jera dan tidak meremahkan penipuan digital secara terus menerus,” ketegasan Adetya, mengartikulasikan harapan terhadap penguatan penegakan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat di tengah perkembangan kejahatan digital, sekaligus menggarisbawahi bahwa penyalahgunaan identitas dan penipuan melalui media elektronik tidak boleh dipandang sebagai persoalan ringan yang dapat terus berulang tanpa pertanggungjawaban.
Pandangan tersebut juga menempatkan negara pada posisi strategis dalam memastikan perlindungan masyarakat melalui penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penguatan edukasi literasi digital, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya bertumpu pada kewaspadaan individu, tetapi juga didukung oleh sistem perlindungan dan penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pada prinsipnya, masyarakat tidak boleh membiarkan kemudahan komunikasi digital berubah menjadi celah bagi tindakan yang merugikan orang lain. Memastikan keaslian akun, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan saling mengingatkan merupakan langkah sederhana yang memiliki arti besar dalam mencegah penipuan.
Pada akhirnya, persoalan penyalahgunaan identitas digital bukan semata-mata menyangkut nama dan reputasi seseorang, melainkan juga menyangkut keamanan, kepercayaan, serta perlindungan masyarakat secara luas. Klarifikasi menghadirkan kepastian, kewaspadaan mencegah kerugian, sementara penegakan hukum memberikan landasan pertanggungjawaban.
Ruang digital harus menjadi ruang komunikasi yang aman, beretika, dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi semestinya memperkuat kepercayaan antarmanusia, bukan justru membuka kesempatan bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk menjadikan identitas orang lain sebagai sarana penipuan.
