Breakthenewstandang | Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | ApakabarJabar | “BergerakMahaBhakti” KARAWANG — Percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi menjelang musim hujan menuntut pengawasan yang cermat, pengendalian pekerjaan yang serius, serta tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi perhatian Andri Yulianto, Kepala Bidang definitif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, dalam monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jalupang di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Senin (12/10/2026).
Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh PRKP Kabupaten Karawang bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta perangkat daerah terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengawal pelaksanaan pembangunan, khususnya pekerjaan pengurugan tanah, agar kesesuaian volume, kualitas, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan mendapatkan perhatian serius.
Dalam wawancara kepada media, Andri Yulianto menekankan bahwa pengecekan aktual terhadap pekerjaan pengurugan tanah harus disertai pengawasan dan pengendalian yang memadai dari konsultan supervisi. Menurutnya, pengawasan teknis menjadi aspek penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
“Pengecekan aktual terhadap pekerjaan pengurugan tanah perlu mendapatkan pengawasan dan pengendalian yang serius dari konsultan supervisi, guna memastikan kesesuaian volume, kualitas, serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ungkap Andri Yulianto, menggarisbawahi pentingnya ketelitian pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan akuntabilitas pembangunan.
Penegasan tersebut menempatkan konsultan supervisi sebagai salah satu unsur penting dalam pengendalian pekerjaan di lapangan. Pemeriksaan aktual diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dinilai berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif. Dengan pengawasan yang cermat, kesesuaian antara volume pekerjaan, kualitas material, dan pelaksanaan teknis dapat menjadi perhatian dalam proses evaluasi.
Selain menyoroti pengawasan pekerjaan, Andri juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi perubahan cuaca yang mulai ditandai turunnya hujan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam mengatur pelaksanaan pekerjaan pengurugan, terutama terkait kelancaran pengiriman material tanah menuju lokasi pembangunan.
“Mengingat hujan sudah mulai turun di beberapa daerah, percepatan pengiriman material tanah perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan,” tuturnya, menegaskan perlunya langkah antisipatif agar pelaksanaan pekerjaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi cuaca.
Percepatan pengiriman material tersebut menjadi bagian dari strategi pelaksanaan pekerjaan untuk menghadapi potensi kendala akibat musim hujan. Meski demikian, percepatan tetap harus disertai perencanaan dan pengendalian yang memadai agar kualitas pekerjaan tidak terabaikan.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur publik, kecepatan pelaksanaan dan kualitas pekerjaan merupakan dua aspek yang harus berjalan beriringan. Upaya mempercepat pekerjaan tidak boleh mengurangi ketelitian pengawasan, terlebih ketika kondisi cuaca berpotensi memengaruhi mobilitas kendaraan pengangkut material dan aktivitas pekerjaan di lapangan.
Andri pun memberikan penekanan terhadap aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan. Menurutnya, percepatan pengiriman material perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di sekitar area pekerjaan.
“Namun, percepatan tersebut harus tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” tegas Andri, menempatkan keselamatan publik dan kelancaran mobilitas warga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan.
