Breakthenewsbangsa | Sapa Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | “Satukan Kuat Merah Putih” | JAKARTA — Di tengah berkembangnya dinamika dan spekulasi politik mengenai figur yang berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Doktoral Indonesia (BEM DI), Dr. Amrullah, S.H.I., M.H.I mengemukakan pandangan bahwa Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj layak dipertimbangkan sebagai salah satu figur alternatif kepemimpinan nasional. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama dua periode, 2010–2021, tersebut dinilai memiliki kapasitas keilmuan, integritas, pengalaman kepemimpinan organisasi keagamaan, serta ketokohan nasional yang dapat menjadi modal penting dalam memperkuat pemerintahan dan menjaga harmoni kebangsaan.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Amrullah dalam sesi dialog wawancaranya pada Jumat, 13 November 2026. Ia memandang bahwa kebutuhan kepemimpinan Indonesia ke depan tidak semestinya hanya bertumpu pada kalkulasi kekuatan elektoral maupun representasi partai politik, tetapi juga harus mempertimbangkan figur yang memiliki keteladanan moral, kemampuan merangkul keberagaman, serta kapasitas membangun kemitraan strategis bersama Presiden.
Menurutnya, pemilihan figur Wakil Presiden merupakan bagian penting dari desain kepemimpinan negara. Karena itu, pertimbangannya perlu diarahkan pada kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan, dan memastikan pemerintahan berjalan dengan orientasi pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dr. Amrullah menilai Said Aqil Siradj memiliki sejumlah kualitas yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai figur pendamping Presiden. Pengalaman memimpin organisasi keagamaan berskala nasional, kapasitas akademik, serta rekam jejak dalam kehidupan kebangsaan menjadi bagian dari pertimbangan yang dikemukakannya.
“Beliau figur tokoh agama dan tokoh nasional, memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan yang humanis, memiliki integritas yang kuat, dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Secara keilmuan beliau seorang profesor, memiliki rekam jejak yang bagus, dan sekarang beliau sebagai Wantimpres RI. Cukup layak dan ideal figur beliau, dan Indonesia ke depan membutuhkan sosok yang mampu menjadi teladan semua umat,” pandangan kepemimpinan Dr. Amrullah, mengartikulasikan bahwa kelayakan seorang calon pemimpin nasional tidak semestinya hanya diukur melalui kekuatan politik, popularitas, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan. Integritas, kedalaman keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan menghadirkan keteladanan bagi masyarakat yang majemuk merupakan kualitas mendasar yang patut diperhitungkan dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa.
Dalam perspektif tersebut, Said Aqil Siradj dipandang memiliki modal intelektual, moral, dan sosial yang dapat memberikan warna tersendiri dalam kepemimpinan nasional. Pengalaman sebagai Ketua Umum PBNU selama dua periode juga menjadi rekam jejak organisasi yang relevan untuk menilai kapasitas seseorang dalam mengelola keberagaman, membangun komunikasi lintas kelompok, serta merawat hubungan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural.
Dr. Amrullah menempatkan ketokohan ulama bukan semata-mata dalam ruang simbolik keagamaan, melainkan sebagai kekuatan moral yang dapat berkontribusi terhadap kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, pemimpin yang memiliki kemampuan merangkul berbagai kalangan diharapkan mampu memperkuat dimensi kemanusiaan, kebijaksanaan, dan persatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain mengusulkan Said Aqil Siradj, Dr. Amrullah turut menanggapi berkembangnya sejumlah nama yang dikaitkan dengan bursa calon Wakil Presiden, termasuk Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai Demokrat (AHY).
Menurutnya, konfigurasi kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan dampak politik yang lebih luas. Pemilihan figur pendamping Presiden harus mampu memperkuat sinergi antarkekuatan politik, bukan justru menciptakan ketegangan baru dalam hubungan antarpartai.
“Kalau dipaksakan, Dasco tidak menguntungkan secara politik, sebab Dasco merupakan kader Gerindra dan akan memunculkan kecemburuan di internal partai politik lain. Ke depan, Prabowo membutuhkan partai politik yang mampu bersinergi dengan baik untuk membangun Indonesia,” analisis politik Dr. Amrullah, menggarisbawahi bahwa kepemimpinan nasional tidak boleh hanya dibangun melalui dominasi satu kekuatan politik. Pemerintahan membutuhkan keseimbangan hubungan, kepercayaan antarkelompok, serta ruang kolaborasi yang sehat agar agenda pembangunan tidak dibayangi persaingan kepentingan maupun kecemburuan politik.
Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa posisi Wakil Presiden memiliki dimensi strategis dalam menjaga harmoni pemerintahan. Figur yang dipilih bukan hanya dituntut mampu bekerja bersama Presiden, tetapi juga memiliki kapasitas memperkuat komunikasi politik, menjaga hubungan antarkekuatan, dan membantu menciptakan stabilitas dalam pelaksanaan agenda kenegaraan.
Dalam pandangan Dr. Amrullah, persoalan ini juga tidak berhenti pada satu nama atau satu partai. Setiap opsi yang berasal dari kekuatan politik tertentu tetap perlu dilihat berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan hubungan politik nasional.
Dr. Amrullah kemudian menawarkan Said Aqil Siradj sebagai alternatif figur yang dinilainya memiliki orientasi ketokohan dan kemampuan, bukan keterikatan pada kepentingan partai politik tertentu.
“Begitupun ketika menghadirkan kandidat dari partai-partai lain, akan menimbulkan kecemburuan juga. Opsi Prof. KH. Said Aqil Siradj adalah tokoh yang tidak ada kepentingan dengan partai lain, dan orientasi ketokohan serta kemampuannya ke depan saya yakini mampu menjadi mitra baik Bapak Presiden dalam membangun Indonesia,” gagasan alternatif Dr. Amrullah, menempatkan figur nonpartisan sebagai salah satu pendekatan untuk mempertemukan kepentingan politik dengan kebutuhan kepemimpinan nasional. Sosok yang tidak terikat pada kepentingan elektoral partai tertentu diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk membangun komunikasi lintas kekuatan, menjaga keseimbangan pemerintahan, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Pemikiran tersebut juga mengandung pesan bahwa persatuan nasional membutuhkan figur yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pilihan dan kepentingan politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan tersebut perlu dikelola melalui kepemimpinan yang bijaksana, terbuka, dan mampu menjadikan kepentingan rakyat sebagai titik temu.
Dengan demikian, gagasan mengusulkan Said Aqil Siradj tidak semata-mata berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden, tetapi juga menawarkan perspektif mengenai pentingnya menghadirkan figur pemersatu. Ketokohan keagamaan, pengalaman organisasi, dan kapasitas intelektual diharapkan dapat menjadi modal untuk memperkuat hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa.
Lebih jauh, Dr. Amrullah menekankan bahwa proses penentuan figur Wakil Presiden harus tetap ditempatkan dalam kerangka konstitusional. Pertimbangan politik boleh menjadi bagian dari dinamika demokrasi, tetapi tidak boleh mengesampingkan objektivitas, mekanisme ketatanegaraan, dan kepentingan nasional.
“Secara konstitusional adalah proses yang objektif, dan untuk menjaga kestabilan antarp partai politik agar tidak muncul kecemburuan dan persaingan secara tidak sehat, saya berpendapat diperlukan tokoh dan ulama ke depan untuk mendampingi RI 1 yang tidak terlibat dengan partai politik mana pun,” penegasan konstitusional Dr. Amrullah, mengandung pesan bahwa proses menentukan kepemimpinan nasional harus mengedepankan kepatuhan terhadap konstitusi dan kepentingan bangsa. Kehadiran figur ulama maupun tokoh nasional yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu dipandang sebagai salah satu alternatif untuk merawat persatuan, memperluas ruang rekonsiliasi, dan menghindari persaingan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Perspektif tersebut sekaligus mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar perundingan kepentingan elite. Setiap proses politik harus memiliki orientasi yang lebih besar, yakni memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ketatanegaraan, mekanisme pemilihan dan pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku. Oleh sebab itu, gagasan mengenai figur nonpartisan tetap perlu ditempatkan sebagai aspirasi dan pertimbangan politik yang terbuka untuk diuji melalui proses demokratis serta mekanisme hukum yang sah.
