Breakthenewstandang | Sapa Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | “Satukan Karya Untuk Bangsa” | “Membangun Menguatkan Antardaerah” KARAWANG — Penguatan fungsi anggaran DPRD menjadi bagian strategis dalam mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan kerja Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Selatan beserta jajaran Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang, dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait optimalisasi fungsi anggaran DPRD dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran program perumahan dan kawasan permukiman.
Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., selaku Plt. DPRKP Kabupaten Karawang, menempatkan kunjungan kerja tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus bertukar informasi, pengalaman, dan praktik baik dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta efektivitas penganggaran program perumahan dan kawasan permukiman.
Pembahasan difokuskan pada strategi optimalisasi dukungan anggaran DPRD terhadap program penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan.
“Optimalisasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman, perhatian tersebut mencakup penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penataan kawasan permukiman kumuh,” pandangan Asep Hazar, merefleksikan pentingnya menempatkan kebijakan penganggaran sebagai instrumen pembangunan yang memiliki keberpihakan sosial, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah harus diukur dari manfaat konkret yang dirasakan masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak, sehat, aman, dan bermartabat.
Dalam perspektif pembangunan daerah, penyediaan hunian layak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang perlindungan keluarga, tempat tumbuhnya generasi, serta fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang lebih sehat dan produktif.
Karena itu, penentuan skala prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat, tingkat kebutuhan, serta efektivitas program agar dukungan anggaran benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian.
“Koordinasi dan konsultasi antardaerah menjadi kesempatan penting untuk saling bertukar informasi, pengalaman, serta mempelajari praktik-praktik baik dalam penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman,” perspektif kelembagaan Asep Hazar, mengartikulasikan pentingnya membangun pemerintahan yang terbuka terhadap pembelajaran, adaptif terhadap perkembangan kebijakan, serta mampu memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kunjungan kerja Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Selatan beserta jajaran Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk memperkaya pemahaman mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Pertukaran pengalaman antardaerah juga mencakup sinkronisasi perencanaan program, penentuan skala prioritas, serta efektivitas pengalokasian anggaran daerah. Melalui komunikasi kelembagaan tersebut, berbagai pengalaman dan pendekatan kebijakan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pembangunan.
Keterbukaan terhadap pengalaman daerah lain merefleksikan bahwa pembangunan tidak seharusnya berjalan dalam sekat-sekat kelembagaan. Sebaliknya, kolaborasi dan komunikasi menjadi modal penting untuk memperkuat kapasitas pemerintahan dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Perencanaan program harus diselaraskan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terukur, serta memberikan hasil yang optimal,” penekanan Asep Hazar tersebut menggarisbawahi bahwa tata kelola pembangunan membutuhkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, sekaligus memperkuat tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, efektivitas anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, serta memastikan kesinambungan pelaksanaan program.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi penting agar setiap program perumahan memiliki arah yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dapat dievaluasi berdasarkan hasil pelaksanaannya.
Pada titik tersebut, fungsi anggaran DPRD dan perencanaan perangkat daerah memiliki keterkaitan strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
“Pembangunan perumahan bukan hanya tentang memperbaiki bangunan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat, aman, dan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik,” pandangan humanis Asep Hazar, menempatkan hunian layak sebagai bagian dari fondasi kesejahteraan keluarga, sekaligus merefleksikan tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada martabat dan kualitas kehidupan masyarakat.
Peningkatan kualitas RTLH dan penataan kawasan permukiman kumuh merupakan bagian dari agenda pembangunan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Penanganannya tidak hanya menyangkut perbaikan kondisi bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan agar masyarakat dapat menikmati tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan perumahan memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan sosial. Ketika masyarakat memperoleh hunian yang layak dan lingkungan yang tertata, pemerintah turut membangun fondasi bagi terciptanya keluarga yang lebih sejahtera dan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat.
Oleh karena itu, orientasi pembangunan perlu senantiasa menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusat kebijakan, sehingga setiap program yang dilaksanakan memiliki nilai manfaat yang lebih luas.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antardaerah. Harapannya, pertukaran pengalaman seperti ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman,” komitmen Asep Hazar, mencerminkan pentingnya kesinambungan hubungan kelembagaan dalam membangun kebijakan pembangunan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mendorong kebijakan serta program perumahan yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hunian serta lingkungan permukiman.
DPRKP Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus membuka ruang koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran pengalaman antardaerah sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman yang semakin berkualitas dan berkelanjutan.
