Breakthenewsbangsa | Kabar Nurani Negeri | suaraindonesiatv.com | Apakabaribukota | “TheJournalists for the law Keadilan Rakyat” JAKARTA — Public figure Dj. Keysa membuka dugaan pemerasan berkedok tagihan arisan ilegal setelah mengungkapkan persoalan penagihan yang nominalnya disebut melonjak dari sekitar Rp26 juta menjadi Rp148 juta. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perbedaan perhitungan kewajiban pembayaran, tetapi juga memunculkan dugaan intimidasi, perundungan melalui grup komunikasi, hingga persoalan komunikasi dan pendampingan hukum yang menurut pengakuannya belum memperoleh kepastian. Dj. Keysa mendesak adanya kejelasan dasar perhitungan tagihan, transparansi transaksi, serta penyelesaian yang mengedepankan keadilan tanpa intimidasi. Ia juga menyoroti proses penyelesaian yang disebut belum memperoleh kepastian selama kurang lebih tiga bulan, sementara tanggapan atau respons dari pihak bandar arisan masih dinantikan.
Dalam sesi wawancara kepada media pada 10 November 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, Dj. Keysa menguraikan kronologi persoalan yang dialaminya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya mengikuti beberapa kloter arisan. Dari sejumlah kloter tersebut, tiga kloter telah diselesaikan, sementara beberapa kewajiban lainnya masih dalam proses pembayaran secara bertahap.
Dj. Keysa menerangkan bahwa dirinya tidak mengabaikan begitu saja kewajiban pembayaran yang masih tersisa. Ia mengaku tetap berusaha mencicil kewajiban tersebut, hingga kemudian pihak bandar arisan menawarkan mekanisme rekapitulasi pembayaran mingguan.
“Awalnya aku ikut beberapa kloter, akhirnya selesai tiga kloter. Dari selesai itu masih ada tunggakan aku beberapa, sambil aku cicil. Akhirnya bandar arisan ini bilang, ‘Gini aja, gue rekapin semuanya ya, jadi lo bayar tiap minggu Rp500 ribu sampai Rp1 juta’,” ungkap Dj. Keysa.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bermula dari hubungan transaksi yang memiliki riwayat pembayaran dan komunikasi mengenai penyelesaian kewajiban. Karena itu, pencatatan kewajiban, jumlah pembayaran yang telah diterima, serta kesepakatan mengenai cicilan menjadi bagian penting yang harus dibuka secara transparan agar masing-masing pihak memiliki dasar perhitungan yang sama. Kejelasan tersebut juga diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai jumlah kewajiban yang sebenarnya masih harus diselesaikan.
Dj. Keysa juga menjelaskan bahwa pihak bandar arisan berada di Bali, sedangkan dirinya berdomisili di Jakarta.
Namun, menurut pengakuannya, komunikasi selama ini tidak hanya berlangsung melalui sambungan telepon, tetapi juga melalui grup arisan yang menurutnya justru dipenuhi berbagai tag dan kata-kata yang tidak mengenakkan, bahkan dinilai telah keluar dari konteks persoalan yang seharusnya dibicarakan.
Kondisi tersebut, menurut Dj. Keysa, membuat komunikasi tidak lagi berfokus pada penyelesaian kewajiban finansial, melainkan berkembang menjadi situasi yang semakin tidak nyaman. Pengalaman ini menggarisbawahi pentingnya etika komunikasi dalam menyelesaikan perselisihan, sebab ruang komunikasi bersama seharusnya menjadi sarana klarifikasi dan pencarian solusi, bukan tempat membangun tekanan sosial maupun mempermalukan seseorang.
Tagihan disebut melonjak dari Rp26 juta menjadi Rp148 juta, Keysa pertanyakan dasar perhitungan.
Dalam keterangannya, Dj. Keysa turut menyinggung persoalan investasi Festival Music Cilfa Fest. Ia menyatakan telah menerima kerugian dari investasi tersebut sebagai bagian dari risiko yang dialaminya. Namun, ia mempertanyakan perubahan nominal tagihan yang disebut meningkat secara signifikan.
“Kalau investasi mah sudah aku ikhlaskan, ada di HL aku, investasi Festival Music Cilfa Fest. Terus enggak lama tiba-tiba dari pokoknya Rp26 juta jadi Rp148 juta,” pengakuan Dj. Keysa menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dalam menghitung setiap kewajiban finansial. Perubahan nominal dari puluhan juta menjadi ratusan juta membutuhkan penjelasan yang dapat diuji melalui catatan transaksi, komponen perhitungan, riwayat pembayaran, dan kesepakatan para pihak, bukan sekadar klaim yang tidak disertai dasar pertanggungjawaban.
Menurut Dj. Keysa, persoalan utama yang ingin diperjelas bukan semata-mata mengenai besarnya nominal, melainkan dasar yang digunakan untuk menetapkan jumlah tagihan tersebut. Dalam hubungan keuangan, setiap perubahan kewajiban harus dapat dijelaskan secara rasional dan didukung bukti yang dapat diperiksa bersama.
Bantah pernah meminjam uang pribadi, Keysa desak pembuktian transaksi
Dj. Keysa juga mempersoalkan klaim pihak bandar arisan yang disebut menyatakan bahwa nominal Rp148 juta merupakan uang pribadi yang pernah dipinjamkan kepadanya.
Ia membantah pernah melakukan pinjaman pribadi sebagaimana yang diklaim tersebut. Dj. Keysa menginginkan adanya penjelasan secara terbuka mengenai asal-usul angka tersebut dan bukti transaksi yang mendasarinya.
“Aku enggak pernah ada minjem uang pribadi apa pun,” tegas Dj. Keysa.
Penolakan tersebut menempatkan persoalan pada pentingnya pembuktian. Apabila terdapat klaim pinjaman pribadi, harus dapat dijelaskan kapan transaksi berlangsung, bagaimana kesepakatannya, berapa nilai yang diberikan, serta bukti apa yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban arisan, pencatatannya juga harus dibedakan secara jelas dari transaksi pinjaman pribadi agar tidak terjadi pencampuran perhitungan.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak cukup dilakukan melalui pernyataan sepihak. Kedua pihak perlu membuka dokumen dan riwayat transaksi sehingga status kewajiban dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
Dalam upaya mencari penyelesaian, Dj. Keysa menyampaikan bahwa dirinya pernah berupaya mencari pendampingan hukum melalui seorang penasihat hukum yang dikenalnya melalui Instagram. Ia mengaku telah menerima surat kuasa dan penasihat hukum tersebut sempat menghubungi pihak lainnya untuk membicarakan persoalan yang sedang terjadi.
Namun, menurut Dj. Keysa, proses komunikasi tersebut kemudian belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan. Ia mengaku masih membutuhkan kejelasan mengenai kelanjutan pendampingan dan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan hukum membutuhkan kejelasan ruang lingkup pekerjaan, komunikasi, serta kesepakatan antara klien dan penasihat hukum. Masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum perlu memperoleh penjelasan mengenai tahapan penanganan, dokumen yang diperlukan, dan konsekuensi dari setiap langkah yang akan diambil.
Di luar persoalan tagihan, Dj. Keysa mengungkapkan dugaan perundungan melalui grup komunikasi dan media sosial. Ia menyebut adanya unggahan yang menampilkan wajah serta menandai akun pribadinya. Namun, ia mengaku tidak dapat melihat unggahan tersebut secara langsung karena merasa aksesnya disembunyikan. Informasi mengenai unggahan itu justru diperoleh dari teman-temannya yang mengirimkan tangkapan layar.
Dj. Keysa juga mengaku menjadi bahan pembicaraan oleh sejumlah orang yang menurutnya hanya mengetahui persoalan nominal tagihan, tanpa memahami keseluruhan kronologi pembayaran.
“Bullying group tanpa tahu detailnya bagaimana. Yang mereka tahu cuma soal ratusan juta itu saja dan mereka cuma tahu aku enggak bayar, padahal masih cicil. Terakhir Juli aku berhenti karena dia mulai menghina orang tua aku,” pengalaman Dj. Keysa, merefleksikan bahwa persoalan finansial tidak seharusnya berubah menjadi penghakiman sosial yang mengabaikan keseluruhan fakta. Perbedaan kewajiban pembayaran harus diselesaikan melalui klarifikasi dan pembuktian, bukan dengan mempermalukan seseorang ataupun menyeret kehormatan keluarganya ke dalam konflik.
Pengalaman yang disampaikan Dj. Keysa juga menjadi pengingat bahwa ruang digital membutuhkan tanggung jawab. Informasi mengenai perselisihan keuangan tidak semestinya disebarluaskan tanpa mempertimbangkan akurasi, konteks, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Setiap orang tetap memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, tetapi hak tersebut harus dijalankan dengan menghormati martabat dan kehormatan pihak lainnya.
Dj. Keysa turut menyinggung upaya hukum yang telah ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam keterangannya, ia menyebut telah melakukan somasi melalui pendampingan hukum. Ia juga menyinggung persoalan yang disebut belum memperoleh tindak lanjut selama kurang lebih tiga bulan.
Akan tetapi, status somasi dan laporan polisi merupakan dua hal yang berbeda. Somasi merupakan teguran atau permintaan penyelesaian secara hukum kepada pihak yang dianggap memiliki kewajiban, sedangkan laporan polisi merupakan pengaduan resmi kepada kepolisian yang memiliki proses administrasi dan penanganan tersendiri.
Karena itu, klaim mengenai laporan polisi yang belum ditindaklanjuti perlu dipastikan melalui dokumen tanda terima laporan, tanggal pelaporan, serta konfirmasi kepada kepolisian yang menangani. Pembedaan tersebut penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan tidak menimbulkan kesimpulan hukum sebelum ada verifikasi.
Dalam konteks pelayanan publik, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa pembuatan laporan atau pengaduan pidana kepada kepolisian tidak dipungut biaya. Adapun biaya jasa advokat, perjalanan, dan kebutuhan pendampingan hukum merupakan hal berbeda yang harus dijelaskan secara transparan berdasarkan kesepakatan antara klien dan pemberi jasa hukum.
Dj. Keysa menyampaikan bahwa hingga November 2026 dirinya belum mendapatkan tanggapan lanjutan dari pihak RBA sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan.
“Aku mau tegaskan kalau sampai November dari RBA enggak ada tanggapan seperti yang dia bilang. Terakhir timnya itu katanya mau ngabarin, tetapi enggak ada. Aku anggap semua selesai dan tidak ada urusan apa pun,” pernyataan Dj. Keysa menegaskan pentingnya kepastian komunikasi dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perselisihan. Ketika suatu persoalan telah menyangkut kewajiban finansial dan hubungan hukum, setiap pihak semestinya memberikan kejelasan agar tidak ada pihak yang terus berada dalam ketidakpastian.
Dj. Keysa menyatakan ingin mengakhiri persoalan tersebut. Namun, kepastian mengenai status kewajiban dan hubungan hukum tetap perlu didasarkan pada dokumen, bukti transaksi, serta kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Respons pihak RBA juga menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk persoalan dan posisi masing-masing pihak.
Pada bagian akhir wawancara, Dj. Keysa menyampaikan pesan agar masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengikuti kegiatan arisan maupun investasi. Ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi dapat membuat seseorang mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama ketika sedang membutuhkan bantuan keuangan atau berada dalam situasi sulit.
“Aku cuma enggak mau ada Keysha-Keysha lain lagi di luaran sana. Jangan sampai karena kita kena musibah ekonomi terus kita asal ikut-ikutan arisan atau apa pun karena buntu. Jangan,” pesan kemanusiaan Dj. Keysa, mengandung peringatan bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewaspadaan dalam mengambil keputusan finansial. Masyarakat perlu memeriksa pengelola, mekanisme penghimpunan dana, transparansi transaksi, serta risiko yang mungkin muncul sebelum menyerahkan uangnya.
Pesan tersebut juga mengingatkan bahwa literasi keuangan merupakan bagian penting dari perlindungan masyarakat. Setiap orang perlu memahami hak dan kewajibannya sebelum mengikuti suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan maupun perputaran dana. Kehati-hatian bukan berarti menutup ruang kepercayaan, melainkan memastikan bahwa kepercayaan tersebut dibangun di atas informasi dan kesepakatan yang jelas.
Persoalan yang disampaikan Dj. Keysa perlu ditempatkan secara objektif sebagai dugaan dan keterangan dari salah satu pihak. Klaim mengenai pemerasan, intimidasi, maupun status legalitas kegiatan arisan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Apabila terdapat dugaan penipuan, penilaiannya harus memperhatikan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, dugaan pemerasan maupun pelanggaran terkait aktivitas elektronik harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti konkret, bukan hanya berdasarkan besarnya nominal tagihan atau adanya perselisihan pembayaran.
Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif dengan memperhatikan keterangan para pihak, bukti elektronik, riwayat transaksi, dokumen kesepakatan, serta bukti lain yang berkaitan dengan perkara.
Pihak RBA juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan klarifikasi, menjelaskan dasar perhitungan tagihan Rp148 juta, menunjukkan riwayat transaksi, serta memberikan tanggapan atas dugaan perundungan dan intimidasi yang disampaikan Dj. Keysa. Prinsip keberimbangan dan hak jawab merupakan bagian penting agar publik memperoleh informasi yang utuh, bukan hanya berdasarkan satu sisi keterangan.
Keadilan bukan tentang siapa yang paling keras menagih, melainkan siapa yang bersedia membuka fakta.
Pada akhirnya, persoalan yang disampaikan Dj. Keysa bukan hanya tentang perbedaan angka dari Rp26 juta menjadi Rp148 juta. Lebih jauh, perkara tersebut menyangkut kebutuhan akan transparansi transaksi, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab dalam komunikasi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
