Kabar Jabar – suaraindonesiatv.com.nasional | Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis (19/6/2025) memanas ketika anggota Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, mengungkapkan keprihatinan atas utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 311 miliar kepada BPJS Kesehatan.
Sorotan tajam disampaikan Pipik kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar 2024 yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman.” Menurut Pipik, tunggakan tersebut bukan hanya mencerminkan pengelolaan keuangan yang tidak sehat, tetapi juga berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat di sejumlah daerah.
“Utang ini bukan angka kecil dan berpotensi mengganggu stabilitas layanan BPJS Kesehatan. Kami mendesak penjelasan konkret dari TAPD,” tegas Pipik di hadapan forum paripurna.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan, yang turut hadir dalam rapat, memberikan respons tajam atas persoalan ini. Dalam momen yang menjadi sorotan, Erwan menyentil Sekda Herman secara terbuka, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, turut angkat bicara. Ia memastikan bahwa lembaganya akan segera memanggil Sekda Herman untuk dimintai keterangan resmi terkait utang tersebut.
“Ini persoalan serius yang menyangkut hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Kami akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait,” ujar Iswara.
