Kabar Negeri | Karawang | suaraindonesiatv.com | Nasional. Karawang — Di tanah yang berulang kali diuji oleh air, kesabaran rakyat menjelma doa panjang. Banjir bukan sekadar limpahan sungai, melainkan peringatan agar kekuasaan tak menjauh dari nurani. Dari Sumedangan hingga Karangligar, pemerintahan dipanggil untuk tidak sekadar melihat, tetapi bertindak, dengan hati, kebijakan, dan keberanian
Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin turun langsung meninjau lokasi banjir di Dusun Sumedangan dan Dusun Tegal Luhur, Selasa (27/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan bersama tiga Wakil Ketua DPRD Karawang, yakni H. Oma Miharja Rizki, H.Dian Fahrud Jaman, dan H. Tatang Taufik, sebagai bagian dari kunjungan kerja pimpinan DPRD Kabupaten Karawang.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat langkah bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Bupati Karawang Aep Syaepuloh, khususnya unsur eksekutif beserta seluruh jajaran, dalam mengantisipasi dan menangani persoalan banjir secara lebih terarah ke depan. Penanganan tersebut juga telah terkoneksi dengan program-program kementerian dan DPR RI yang saat ini dilaksanakan berjalan di Kabupaten Karawang, terutama di wilayah Karangligar.
Hingga hari ini, genangan banjir masih bertahan di Dusun Pengasinan dan Dusun Kapek, Desa Karangligar, bahkan telah berlangsung sekitar 50 hari. Kondisi tersebut menjadi sorotan bersama, baik oleh DPRD Karawang maupun unsur media nasional, karena wilayah tersebut merupakan cekungan air dan cekungan tanah yang setiap tahunnya kerap sulit terbebas dari banjir.
Dengan nada haru yang terasa mengikis hati, Ketua DPRD Karawang menyampaikan keprihatinannya kepada media.
“Yang kedua paling menggetarkan hati kami adalah kepada seluruh masyarakat yang setiap tahunnya harus menghadapi persoalan banjir, baik di Sumedangan maupun Karangligar. Ini wilayah cekungan air dan cekungan tanah, sampai belasan kecamatan banjir hingga ke utara sehingga setiap kali banjir sangat sulit untuk teratasi,” ungkap Kang HES, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan bahwa solusi ke depan harus dibangun secara kolaboratif dan sesuai kewenangan, salah satunya melalui Musrenbang dan koordinasi lintas sektor.
Sebagai langkah cepat, DPRD Karawang telah menghubungi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang agar alat berat diturunkan untuk melakukan normalisasi saluran air, termasuk membuka sumbatan di Muara Konang, Karangligar agar genangan lekas surut.
“Seperti kemarin kami langsung menghubungi Dinas PUPR agar beko turun untuk normalisasi, supaya sumbatan di Muara Konang bisa dibuka dan percepatan surutnya air bisa dilaksanakan. Masyarakat jangan sampai puluhan hari terus berada dalam genangan,” ujarnya menjelaskan saat berada langsung di tengah masyarakat saat bayphone dengan kepala pimpinan PUPR Karawang dan di Saksikan oleh masyarakat dan para wakilnya.
Menurut Kang HES, kehadiran DPRD di lokasi pascabanjir bukan sekadar simbolik. Ia menegaskan bahwa DPRD ingin terus bergerak dan bergandengan tangan bersama jajaran Pemerintah Daerah mendukung penuh kebijakan penangan banjir karawang segara cepat, bersama Forkopimda, OPD yang kini terintegrasi dalam Sekretariat Daerah Kabupaten, guna mencari solusi nyata dan berkelanjutan.
“Kami tidak ingin Karangligar dan Sumedangan di Desa Sukamakmur ini hanya dikenal sebagai wilayah destinasi banjir tahunan. dan yang berkunjung Bukan sekadar datang dan memberi ceramah bantuan alakadarnya, tetapi bagaimana ke depan ada solusi konkret agar banjir ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Kata hati Kang HES dan pimpinan DPRD lainnya tak mampu menyembunyikan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyat yang terus-menerus menghadapi musibah banjir.
Ia juga menyinggung bahwa penanganan sumber daya dan teknis harus bersifat taktis, meskipun dilakukan dengan keterbatasan kewenangan di daerah.
“Dengan keterbatasan kami di daerah, Pak Bupati terus berupaya menggandeng pimpinan DPR, anggota DPR RI, serta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk kebersamaan lintas sektor, terutama dalam persoalan tanggul, saluran pembuangan air, dan wilayah-wilayah rawan banjir. Ini menjadi solusi konkret ke depan,” jelasnya.
Terkait Dusun Sumedangan, Kang HES menegaskan bahwa persoalan banjir bukanlah soal utang politik masa lalu, melainkan balasan nurani atas keprihatinan masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Sumedangan ini bukan masalah utang, tapi bagian dari keprihatinan yang sudah lama kita lihat. Wilayah Karangligar, Sukamakmur, dan Sumedangan selalu menghadapi genangan puluhan hari. Kewenangan teknis ada pada Pak Bupati dan OPD, dan kami di DPRD terus mendorong serta mensupport agar terobosan-terobosan segera dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang menurutnya harus diimbangi dengan keadilan pembangunan di wilayah-wilayah cekungan dan sebagaian utara sudah berajalan oleh pak bupati.
“Ke depan harus ada unit reaksi cepat yang terintegrasi lintas OPD. Jika di hulu dan sungai besar tidak segera ditangani dengan solusi konkret, seperti pembangunan folder-folder air baru, maka banjir akan terus berulang setiap tahun, dan desa-desa ini akan selalu berada dalam kondisi paling memprihatinkan,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, Kang HES menyampaikan harapan agar warga Sukamakmur, Sumedangan, dan Karangligar diberikan ketabahan, sembari menegaskan bahwa DPRD Karawang bekerja secara kolektif kolegial melalui pimpinan, komisi-komisi, dan Badan Anggaran untuk melahirkan kebijakan yang konkret bersama Bupati Karawang.
“Masukan dari hasil turun langsung ini akan menjadi dasar kebijakan kami, termasuk upaya perbaikan yakni, penataan drainase dan sinergi dengan program Provinsi, DPR RI.
Pola kolaboratif ini sangat efektif ” Insyaallah, dengan kegigihan dan fokus Pak Bupati Karawang, semua ini akan indah pada waktunya,” pungkasnya Kang HES”.
