FORUM HRGA KIIC SAMBUT UU 27/2026: KEPATUHAN BUKAN BEBAN, TAPI FONDASI DAYA SAING KARAWANG

Share

Breakthenewsbangsa | Sapa Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | “Menyatukan Rakyat Industrialisasi Menyongsong Energi Pertumbuhan” | BOGOR, 21 November 2026 — Forum Human Resources and General Affairs (HRGA) Kawasan Industri KIIC menyambut baik berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi baru tersebut dipandang sebagai momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat kepatuhan hukum, meningkatkan perlindungan pekerja, sekaligus membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di tengah perubahan regulasi ketenagakerjaan yang semakin dinamis.

Ketua Forum HRGA KIIC, Zainul Akhwil, S.E., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran undang-undang tersebut perlu disikapi secara terbuka dan konstruktif oleh kalangan dunia usaha. Menurutnya, perubahan regulasi bukan semata-mata persoalan penyesuaian administratif perusahaan, melainkan bagian dari upaya membangun kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus pedoman yang lebih jelas bagi pengusaha dalam menjalankan hubungan kerja.

“Kami melihat UU 27/2026 bukan sebagai ancaman bagi pengusaha, tapi sebagai kepastian hukum yang selama ini ditunggu-tunggu. Pekerja terlindungi, pengusaha pun punya pedoman yang jelas,” pandangan Zainul Akhwil yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan semestinya tidak ditempatkan sebagai beban dunia usaha, melainkan sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan antara pekerja dan perusahaan. Kepastian hak, kejelasan kewajiban, serta konsistensi penerapan aturan menjadi unsur penting dalam menciptakan iklim industri yang sehat dan memiliki daya saing.

Dalam menyikapi pemberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2026, Forum HRGA KIIC menyoroti lima substansi ketenagakerjaan yang perlu segera dipahami dan ditindaklanjuti oleh perusahaan, khususnya jajaran Human Resources (HR) dan General Affairs (GA) di kawasan industri KIIC Karawang.

  1. Penyesuaian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur jangka waktu PKWT paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun. Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan penyusunan kontrak kerja, dasar hubungan kerja, serta mekanisme perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menuntut perusahaan lebih cermat dalam mengelola administrasi hubungan kerja. Pengelolaan PKWT tidak cukup hanya berorientasi pada kebutuhan operasional, tetapi juga harus menjamin kepastian status dan hak pekerja sesuai batas waktu yang ditetapkan undang-undang.

  1. Larangan Menahan Ijazah dan Dokumen Pribadi Pekerja

Regulasi baru menegaskan larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

Ketentuan ini menempatkan penghormatan terhadap hak pribadi pekerja sebagai bagian penting dari praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Perusahaan perlu mengevaluasi kebijakan administrasi rekrutmen dan pengelolaan dokumen agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja.

  1. Penataan Pelaksanaan Alih Daya

Ketentuan mengenai alih daya menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati perusahaan, terutama dalam menentukan jenis pekerjaan, hubungan antarpihak, tanggung jawab pemberi kerja, serta perlindungan hak pekerja alih daya.

Forum HRGA KIIC mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kerja sama dengan penyedia jasa alih daya agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksana. Penataan tersebut penting untuk memberikan kejelasan tanggung jawab sekaligus mencegah ketidakpastian hubungan kerja di lingkungan industri.

  1. Kewajiban Menyediakan Dana Cadangan Pesangon

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menjadi perhatian dalam hal perencanaan kewajiban pesangon. Perusahaan perlu mencermati ketentuan mengenai penyediaan dana cadangan pesangon dan mempersiapkan tata kelola keuangan sesuai pengaturan yang berlaku.

Kehadiran pengaturan tersebut mendorong perusahaan memperhitungkan kewajiban ketenagakerjaan secara lebih terencana. Persiapan tidak seharusnya menunggu munculnya persoalan hubungan kerja, melainkan menjadi bagian dari perencanaan dan manajemen risiko perusahaan.

  1. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Prosedur PHK juga menjadi perhatian penting dalam penerapan regulasi baru. Perusahaan perlu memastikan setiap keputusan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan alasan dan mekanisme yang sah, dengan mengedepankan upaya pencegahan, dialog, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan.

Aspek tersebut menegaskan bahwa PHK bukan sekadar keputusan administratif perusahaan. Di dalamnya terdapat hak pekerja, tanggung jawab pemberi kerja, dan proses hukum yang harus dihormati agar penyelesaian hubungan kerja tetap menjunjung kepastian hukum serta martabat para pihak.

Sebagai langkah konkret menghadapi perubahan regulasi, Forum HRGA KIIC menginstruksikan seluruh anggotanya untuk melakukan audit internal terhadap tiga aspek penting dalam waktu 30 hari.

Pertama, audit dokumen dan pelaksanaan PKWT untuk memastikan kesesuaian masa kontrak, mekanisme perpanjangan, serta administrasi hubungan kerja.

Kedua, audit pengelolaan ijazah dan dokumen pribadi pekerja guna memastikan tidak terdapat praktik penahanan dokumen yang bertentangan dengan ketentuan pelindungan ketenagakerjaan.

Ketiga, audit kerja sama dengan vendor alih daya untuk mengevaluasi kesesuaian jenis pekerjaan, perjanjian kerja sama, pembagian tanggung jawab, dan pemenuhan hak pekerja.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons perusahaan terhadap perubahan undang-undang perlu diwujudkan melalui pemeriksaan internal yang terukur. Audit kepatuhan menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal, memperbaiki kebijakan perusahaan, serta memastikan penerapan regulasi tidak berhenti pada pemahaman normatif.

Dalam perspektif dan wawancaranya nya di sampaikan oleh pemateri, Dr. Anwar Budiman, S.H., M.M., M.H.,Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada dasarnya diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pihak yang memiliki posisi relatif lemah dalam hubungan industrial, yakni pekerja.

“Ya, jadi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini kan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada yang lemah. Siapa yang lemah? Yang lemah ini adalah para pekerja dibandingkan pengusaha. Maka, ini adalah salah satu terobosan baru dari pemerintah agar pekerja-pekerja itu mendapatkan perlindungan yang lebih manusiawi dibandingkan undang-undang sebelumnya,” perspektif Pemateri Anwar Budiman menempatkan perlindungan pekerja sebagai prinsip mendasar dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan. Hubungan industrial tidak semestinya hanya dilihat dari kepentingan produksi dan keuntungan usaha, tetapi juga harus memberikan ruang bagi penghormatan terhadap hak, martabat, dan kesejahteraan manusia yang menjadi bagian penting dari proses produksi.

Meski demikian, Anwar juga mengingatkan bahwa penerapan regulasi baru perlu mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan usaha. Menurutnya, sejumlah pengaturan berpotensi dipandang oleh pengusaha sebagai tantangan apabila tidak disertai komunikasi dan pemahaman bersama.

“Namun, dalam hal ini perlu adanya diskusi intensif antara pengusaha dengan pekerja dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak membebankan proses produksi,” pandangan Anwar Budiman menggarisbawahi pentingnya membangun titik temu antara perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan perusahaan. Dialog yang terbuka menjadi jalan untuk menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam kebijakan operasional yang dapat dijalankan secara bertanggung jawab, tanpa mengabaikan kewajiban perusahaan maupun hak pekerja.

Anwar selanjutnya menempatkan fungsi Human Resources Development (HRD) sebagai salah satu unsur penting dalam menjembatani pemahaman antara pimpinan perusahaan dan pekerja, termasuk serikat pekerja, ketika menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan.

“Tugas pertama HRD adalah bisa memberikan pemahaman kepada pimpinan perusahaan terkait dengan undang-undang ini, agar bisa mengajak teman-teman serikat untuk juga mengetahui kesulitan perusahaan dalam menerapkan undang-undang ini, sehingga para pihak punya semangat yang sama, yaitu semangat gotong royong untuk membangun perusahaan,” pesan Anwar Budiman menegaskan bahwa HRD tidak hanya bertugas mengelola administrasi kepegawaian, tetapi juga menjalankan fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi dan pemahaman di antara para pihak dalam hubungan industrial. Ketika pekerja memahami tantangan perusahaan dan pimpinan memahami hak serta kebutuhan pekerja, ruang dialog dapat tumbuh menjadi kerja sama yang lebih sehat, saling menghormati, dan berorientasi pada keberlangsungan usaha.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa penerapan undang-undang membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan formal. Diperlukan kepemimpinan, komunikasi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menerjemahkan regulasi menjadi kebijakan yang adil dan dapat diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari.

Anwar juga memberikan pandangannya mengenai keberadaan Forum HRGA KIIC sebagai wadah yang mempertemukan para praktisi dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan persoalan pekerjaan yang beragam.

“Forum ini sangat baik. Forum ini menghubungkan beberapa praktisi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dengan latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda. Nah, bisa diselesaikan bersama-sama di sini, karena masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda pula. Di sinilah tempat pertukaran pikiran antara teman-teman HRD yang satu dengan yang lainnya,” apresiasi Anwar Budiman sebagai Pemateri, menggambarkan nilai strategis forum profesi sebagai ruang belajar kolektif. Perbedaan pengalaman dan latar belakang tidak menjadi sekat, melainkan sumber pengetahuan yang dapat saling melengkapi untuk menemukan pendekatan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih matang dan proporsional.

Keberadaan forum tersebut juga memperkuat pentingnya kolaborasi antarpelaku industri. Persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi satu perusahaan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan lainnya, sehingga pengalaman praktis dapat dipertukarkan untuk membangun pemahaman yang lebih luas dalam menghadapi perubahan regulasi.

Dalam kesempatan tersebut, Zainul juga menjelaskan perjalanan Forum HRGA KIIC yang telah berjalan selama empat tahun sejak didirikan pada Desember.

“Sudah empat tahun berjalan ini. Didirikannya di bulan Desember,” keterangan Zainul Akhwil menunjukkan bahwa Forum HRGA KIIC telah melalui perjalanan membangun ruang komunikasi dan kolaborasi antarpelaku Human Resources and General Affairs di lingkungan kawasan industri. Keberadaan forum selama empat tahun menjadi bagian dari proses penguatan jejaring profesional, pertukaran pengalaman, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika hubungan industrial.

Terkait peringatan hari jadi organisasi, Zainul menyampaikan bahwa perayaan khusus direncanakan pada tahun berikutnya, ketika forum memasuki usia lima tahun.

“Insyaallah tahun depan saja dirayakannya supaya pas lima tahun,” rencana tersebut mencerminkan keinginan untuk menjadikan peringatan lima tahun sebagai momentum yang lebih bermakna bagi perjalanan organisasi. Tidak hanya sebagai perayaan usia, tetapi juga sebagai kesempatan merefleksikan kontribusi forum, memperkuat solidaritas antaranggotanya, dan merumuskan langkah pengembangan ke depan.

Memasuki penghujung 2026, Zainul mengingatkan perusahaan bahwa periode menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) beriringan dengan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027. Menurutnya, perusahaan perlu mempersiapkan diri menghadapi sejumlah konsekuensi keuangan dan operasional yang berpotensi muncul secara bersamaan.

“Kita memasuki 40 hari paling krusial dalam setahun, Natal, Tahun Baru, dan penetapan UMK 2027 dalam satu waktu. yang pasti, kenaikannya akan lumayan tinggi,” peringatan Zainul yang menggambarkan bahwa penghujung tahun bukan sekadar periode pergantian kalender, melainkan fase penting bagi perusahaan untuk menyusun perencanaan anggaran, mengantisipasi penyesuaian upah, dan menjaga stabilitas hubungan industrial. Besaran kenaikan UMK tetap perlu merujuk pada keputusan resmi pemerintah ketika telah ditetapkan.

Zainul menjelaskan bahwa mulai 1 Januari 2027, perusahaan berpotensi menghadapi penyesuaian biaya dari beberapa sisi sekaligus.

“Artinya, mulai 1 Januari 2027, beban perusahaan akan naik di empat sisi sekaligus: gaji pokok baru, iuran BPJS yang ikut naik, lembur Nataru yang dihitung dari upah baru, dan dana cadangan pesangon wajib UU 27/2026,” pemetaan Zainul Akhwil menempatkan kesiapan keuangan perusahaan sebagai bagian penting dari pengelolaan hubungan industrial. Penyesuaian upah dapat berimplikasi terhadap sejumlah komponen biaya ketenagakerjaan, sehingga perusahaan perlu melakukan perhitungan secara cermat berdasarkan ketentuan upah, jaminan sosial, perhitungan lembur, dan kewajiban pesangon yang berlaku.

Di tengah persiapan tersebut, Zainul juga mengingatkan agar hak pekerja menjelang perayaan Natal tidak terganggu oleh dinamika pembahasan upah minimum. Ia menekankan pentingnya ketepatan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja yang merayakan Natal serta kepastian jadwal libur akhir tahun.

“THR Natal harus dibayar tepat waktu. Jadwal libur Nataru harus diumumkan H-14. Jangan biarkan isu upah merusak suasana Natal dan Tahun Baru karyawan kita. Karyawan yang tenang saat Nataru, akan lebih mudah diajak dialog soal upah di Januari,” pesan Ketua Forum menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap hak pekerja harus tetap menjadi prioritas, sekalipun perusahaan sedang menghadapi proses penyesuaian anggaran dan kebijakan pengupahan. Kepastian pembayaran hak keagamaan, informasi jadwal libur, serta komunikasi yang baik merupakan bentuk penghormatan terhadap kehidupan pekerja di luar aktivitas produksi.

Selain menyoroti kesiapan perusahaan, Zainul juga menggarisbawahi pentingnya membangun tanggung jawab bersama antara pengusaha dan pekerja dalam menghadapi kenaikan upah 2027. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan penguatan disiplin kerja, kehadiran, dan produktivitas.

“Kenaikan upah yang tinggi harus dibarengi komitmen bersama soal disiplin, absensi, dan produktivitas. Kalau upah naik tapi produktivitas stagnan, yang rugi adalah kita semua, dan perusahaan bisa relokasi, pekerja bisa kehilangan pekerjaan,” pandangannya menempatkan produktivitas sebagai kepentingan bersama yang tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan hubungan industrial. Kenaikan upah perlu diikuti peningkatan kualitas kerja, efisiensi proses produksi, kedisiplinan, serta kolaborasi agar perusahaan tetap memiliki daya saing dan pekerja memperoleh kepastian keberlanjutan pekerjaan.

Pesan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keberlangsungan perusahaan dan perlindungan pekerja bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya membutuhkan komitmen yang seimbang, sebab perusahaan yang sehat membuka ruang bagi keberlanjutan lapangan kerja, sementara pekerja yang terlindungi dan produktif menjadi bagian penting dari kekuatan perusahaan.

Zainul secara khusus mengingatkan agar penetapan UMK 2027 tidak dijadikan alasan untuk menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR Natal.

“Jangan jadikan UMK 2027 sebagai alasan untuk menahan THR Natal. HRGA KIIC harus menjadi penyeimbang. Kita jaga karyawan merayakan Natal dengan damai, kita jaga perusahaan tetap patuh hukum, dan kita jaga Karawang tetap kondusif menjelang akhir tahun,” penegasan Zainul Akhwil mencerminkan peran strategis HRGA sebagai penyeimbang kepentingan pekerja dan perusahaan. Di tengah dinamika pengupahan, fungsi HRGA bukan hanya memastikan administrasi berjalan, tetapi juga menjaga komunikasi tetap terbuka, hak pekerja terpenuhi, dan suasana hubungan industrial tetap kondusif.

Menutup pesannya, Zainul menyampaikan ucapan bagi pekerja yang merayakan Natal sekaligus mengajak seluruh perusahaan mempersiapkan pergantian tahun dengan perencanaan yang matang.

“Selamat menyambut Natal bagi yang merayakan, dan mari kita sambut Tahun Baru 2027 dengan persiapan, bukan dengan kepanikan,” pesan ketua HRGA mengandung ajakan agar seluruh unsur hubungan industrial menghadapi perubahan tahun dengan ketenangan, kesiapan, dan tanggung jawab bersama. Persiapan yang baik diharapkan dapat menjaga suasana perayaan keagamaan, mengantisipasi penyesuaian kebijakan upah, serta mempertahankan keberlangsungan aktivitas industrialisasi.

Forum HRGA KIIC juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dalam menyosialisasikan substansi UU Nomor 27 Tahun 2026 kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri.

Selain sosialisasi, Forum HRGA KIIC memandang penting adanya pedoman teknis dan peraturan pelaksanaan dari pemerintah agar penerapan ketentuan baru dapat dipahami secara seragam oleh perusahaan maupun pekerja.

Kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena perubahan regulasi membutuhkan penyesuaian kebijakan internal, sistem administrasi, serta pola komunikasi hubungan industrial. Kejelasan aturan pelaksana akan membantu mengurangi perbedaan penafsiran dan memberikan landasan yang lebih terukur bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Menegaskan kembali sikap Forum HRGA KIIC terhadap pemberlakuan regulasi baru tersebut, Zainul menempatkan perlindungan pekerja dan kepastian usaha sebagai dua kepentingan yang harus berjalan beriringan.

“Pelindungan yang kuat adalah fondasi produktivitas. Karawang sebagai pusat industri nasional harus jadi contoh kepatuhan, bukan contoh pelanggaran,” pesan Zainul juga merefleksikan bahwa daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh investasi, kapasitas produksi, dan efisiensi operasional, tetapi juga oleh kualitas tata kelola ketenagakerjaan. Perusahaan yang menjunjung kepatuhan, menghormati hak pekerja, dan membangun hubungan industrial secara harmonis turut memperkuat kepercayaan serta keberlanjutan iklim usaha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!