Breakthenews | Kabar Negeri | suaraindonesiatv.com | ApakabarJabar | “Bergerak Peduli Merawat Pertiwi” KARPUR — Semangat Jabar Tandang tak boleh berhenti sebagai slogan perayaan. Bagi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Pipik Taufik Ismail, semangat tersebut harus bergerak menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya di Karawang dan Purwakarta, melalui perhatian terhadap persoalan air, pertanian, ketahanan pangan, penataan kota, investasi, ketenagakerjaan, budaya hingga kesehatan.
Dalam sesi wawancara kepada media pada momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat, Kang Pipik menyampaikan pandangannya mengenai makna Jabar Tandang sekaligus pentingnya menerjemahkan semangat tersebut ke dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mengawali pandangannya dengan menyoroti makna slogan Jabar Tandang yang menurutnya menggambarkan geliat Jawa Barat.
“Ya, slogan Jabar Tandang itu kan kita mengetahui sendiri kan bahwa Jawa Barat lagi Tandang,” kata Kang Pipik, membuka jawabannya dengan menempatkan semangat Jabar Tandang sebagai gambaran atas geliat Jawa Barat yang harus bergerak dan dirasakan masyarakat.
Menurutnya, geliat pembangunan tersebut tidak cukup dirasakan Jawa Barat secara umum, tetapi juga harus sampai kepada masyarakat di wilayah Karawang dan Purwakarta.
“Bagaimana kepemimpinan dari gubernur juga memperlihatkan bahwa bagaimana beliau buat bergeliat dan kita juga ingin bukan hanya Jawa Barat secara umum akan tetapi khususnya wilayah Karawang-Purwakarta juga ikut Tandang yah, dan ikut merasakan bagaimana Spirit dari Jabar Tandang itu juga menuruti Karawang dan Purwakarta,” papar Kang Pipik, mempertegas agar geliat pembangunan provinsi tidak berhenti di tingkat makro, melainkan menjangkau Karawang dan Purwakarta sebagai bagian dari denyut pembangunan Jawa Barat.
Namun, di tengah semangat tersebut, Kang Pipik memberikan perhatian serius terhadap persoalan kekeringan pertanian dan kekurangan air yang mulai dirasakan di berbagai wilayah.
“Kekeringan pertanian juga udah mulai dirasakan yah, kekurangan air. Kekeringan pertanian dimana-mana sudah terjadi dan juga ini telah menjadi PR sekali bagi kita dan bagi pemerintah provinsi jawa barat untuk penanggulangan pangan di berbagai wilayah jawa barat dan di salah satu konsentrasi dari hari jadi provinsi jawa barat ini,” sorot Kang Pipik, mengangkat persoalan air sebagai pekerjaan rumah pembangunan yang berkelindan langsung dengan keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan Jawa Barat.
Dalam kapasitasnya di Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Pipik menilai persoalan sumber daya air harus menjadi fokus yang ditangani melalui solusi nyata.
“Kita harus fokus khususnya kalau saya di kemitraan dengan Komisi IV juga terkait sumber daya air harus menjadi fokus bagaimana kita mencarikan solusi yang lebih nyatanya bukan sekadar agenda seremonial tahunan sajah?” tegas Kang Pipik, memberikan garis kebijakan bahwa persoalan sumber daya air membutuhkan penyelesaian substantif, bukan sekadar respons seremonial ketika kekeringan datang.
Ia kemudian menegaskan tujuan dari penanganan tersebut harus bermuara pada masyarakat yang terdampak.
“Agar yang merasa Kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah daerah di Jawa Barat bisa terkendali dengan baik,” lanjut Kang Pipik, mengarahkan ukuran keberhasilan kebijakan pada kemampuan pemerintah mengendalikan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Lembur Diurus” dan Pertanian Jawa Barat
Ketika berbicara mengenai slogan “Lembur Diurus”, Kang Pipik mengembalikan maknanya kepada karakter masyarakat Jawa Barat sebagai masyarakat agraris.
“Kalau menurut saya lembur di urus itu sudah jelas yah, artinya kita back to besic dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri bagaimana masyarakat agraris masyarakat yang konsen di pertanian terus kita juga harus konsen dimana pertanian pertanian di Jawa Barat juga itu juga perlu di Selamatkan gitu kan,” jelas Kang Pipik, mengembalikan makna pembangunan desa kepada akar kehidupan masyarakat Jawa Barat sebagai masyarakat agraris yang bertumpu pada pertanian.
Menurutnya, penyelamatan pertanian tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap lahan sawah.
“Diantaranya sawahnya jangan sampai juga alih fungsi lahan dimana pertanian di alihkan kepada hal-hal yang tidak efektif juga atau misalnya di buat buat perumahan-perumahan,” pesan Kang Pipik, mengingatkan agar laju pembangunan tidak mengorbankan ruang produksi pangan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
Ia bahkan memberikan penekanan terhadap dampak alih fungsi lahan apabila pembangunan industri maupun permukiman tidak dikendalikan.
“Dan Kalau sampai alih fungsi lahan, ini nya juga merambah kepada konsep-konsep terlalu banyak industri atau misalnya pemukiman ya kita bahaya juga kan ketahanan pangan di Jawa Barat dan kita juga harus perlu di pertegas hal yang seperti itu!” tegasnya Kang Pipik, menempatkan pengendalian alih fungsi lahan sebagai kepentingan strategis dalam menjaga ketahanan pangan Jawa Barat.
Beranjak pada persoalan perkotaan, Kang Pipik juga menilai semangat “Kota Ditata” harus diterjemahkan melalui penataan ruang yang baik.
“Kota juga harus di tata ya tata kota tata kota bagaimana yang saya lihat pergerakan dari kebijakan kebijakan kepimpinan Jawa Barat juga menata kota dengan se demikian rupa dan keindahan pedestrian nya juga di tata terus harintes nya juga di tata tempat tempat nongkrong ini juga harus di tata dengan baik yah,” tutur Kang Pipik, menggarisbawahi bahwa penataan kota harus bergerak dari sekadar estetika menuju ruang publik yang tertata dan nyaman bagi
Pada sektor investasi dan ketenagakerjaan, Kang Pipik melihat masuknya investasi ke Jawa Barat sebagai peluang yang harus mampu memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Ketenagakerjaan dan investasi alhamdulillah juga sekarang Jawa Barat juga di banjiri dengan investasi investasi yang luar biasa yah,” papar Kang Pipik, melihat geliat investasi sebagai peluang yang harus dikonversikan menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan persoalan pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah Jawa Barat.
“Semoga juga ini juga akan membuka terus dan mengurangi jumlah pengangguran ya walaupun kita tau bahwa Jawa Barat juga penyumbang pengangguran tertinggi juga kan yah,” lanjutnya.
Menurut Kang Pipik, masuknya kembali kawasan industri dan investasi baru diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.
“Ya tapi dengan mulai nya masuk kembali kawasan-kawasan industri baru investasi baru juga bisa mengurangi masalah pengangguran menanggulangi permasalahan pengangguran,” ujarnya, mengaitkan masuknya investasi dengan kebutuhan konkret untuk memperluas kesempatan kerja dan menekan pengangguran.
Budaya Jangan Kehilangan Akar.
Kang Pipik juga menempatkan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan Jawa Barat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan bersama nilai-nilai budaya.
“Kalau kita melihat budaya sangat jelas yah, budaya dan ekonomi dan nilai-nilai budaya bagaimana jawa barat menampilkan wajah yang memang khas nya Jawa Barat gitu,” papar Kang Pipik, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semestinya memutus hubungan Jawa Barat dengan akar budaya dan identitas lokalnya.
Ia kemudian menyoroti pentingnya kearifan lokal dan budaya Sunda sebagai bagian dari wajah Jawa Barat.
“Wajah muda nya Jawa Bali, khususnya mengadopsi wilayah-wilayah kearifan lokal di Jawa Barat budaya Sunda khususnya gitu kan,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa keberagaman budaya di Jawa Barat juga tidak boleh dilupakan.
“Sebagai bahasa sunda akan tetapi juga tidak melupakan juga budaya-budaya yang ada di wilayah Jawa Barat karena kan kita juga punya Jawa Barat pesisir kan kaya2 gitu lah ya, tetap harus terakomodir yah,” tegas Kang Pipik, menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan harus mampu menaungi keberagaman karakter budaya yang hidup di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dalam konteks pembangunan daerah, Kang Pipik menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan provinsi dengan pemerintah kabupaten.
“Jelas RPJM masyarakat Karawang dan RPJMD Purwakarta kita harus bersinergi dengan RPJMD Kabupaten juga yah,” tegas Kang Pipik, menempatkan sinkronisasi perencanaan sebagai prasyarat agar arah pembangunan provinsi dan kabupaten tidak berjalan dalam jalur yang terpisah.
Ia kemudian mencontohkan sektor kesehatan melalui dukungan terhadap program UHC serta kontribusi pemerintah provinsi dalam persoalan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Ya kita paling tidak salah satunya yang bener-bener terbukti kita juga mensuport program UHC program-program dimana kita sediai dan provinsi juga ikut sumbangsih kepada permasalahan kaper asuransi BPJS yah, kesehatan buat masyarakat Jawa Barat,” jelas Kang Pipik, menunjuk sektor kesehatan sebagai salah satu ruang konkret yang membutuhkan kesinambungan dukungan antara pemerintah provinsi dan daerah.
