Kabar Negeri | Jabodetabektimenews | suaraindonesiatv.com. Nasional | — Demokrasi dan arah pembangunan nasional dinilai tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kepuasan terhadap capaian target administratif kerap tidak sejalan dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Di tengah percepatan pembangunan nasional dan sorotan terhadap agenda Swasembada Pangan Nasional, bangsa Indonesia kembali diuji pada pertanyaan mendasar tentang makna kemakmuran dan arah kepemimpinan dalam asas kemerdekaan.
Ketika keberhasilan sering dirayakan melalui capaian angka dan kepatuhan prosedural, realitas sosial menuntut kehadiran kepemimpinan yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat sebagai inti demokrasi bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Pejuang nasionalisme Pemuda Merah Putih Nakulo Juniantorro Hafsanto, S.Pd, Pengurus BADKO HMI Jabodetabek–Banten Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Negara,
dalam keterangannya kepada media. Menurutnya, fokus berlebihan pada kepatuhan aturan dan mekanisme formal membuat pelaksanaan kebijakan menjadi kaku dalam teknis pengerjaan dan kurang responsif terhadap kebutuhan nyata warga.
Ia menegaskan bahwa demokrasi sejatinya bukan sekadar sistem prosedural atau tata kelola administratif, melainkan sarana untuk menjamin pemerataan martabat manusia, mencegah pemusatan kekuasaan, serta membuka ruang partisipasi publik yang sehat dan berkeadilan.
Menanggapi sorotan terhadap agenda Swasembada Pangan Nasional, Nakulo menegaskan bahwa kemakmuran dalam asas kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai keberhasilan produksi atau pencapaian target kuantitatif.
Dalam perspektif akademik dan filosofi kemanusiaan, kemakmuran merupakan kondisi ketika negara mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat secara adil, berkelanjutan, dan bermartabat.
“Swasembada pangan harus diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat kedaulatan rakyat, bukan sekadar capaian teknokratis. Dalam nilai-nilai dasar kemerdekaan Indonesia, kemakmuran tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut membebaskan manusia dari ketergantungan, ketakutan, dan ketidakpastian hidup,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepemimpinan nasional sejati tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Seorang pemimpin, menurutnya, dituntut membangun nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberdayaan sumber daya manusia, penegakan supremasi hukum, serta penciptaan ruang partisipasi yang sehat bagi masyarakat.
Nakulo menilai pembangunan yang hanya menonjolkan aspek fisik tanpa diiringi penguatan kualitas manusia berpotensi melahirkan kemajuan semu. Oleh karena itu, kebijakan publik harus mampu membangun dinamika sosial yang produktif, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi aktor utama dalam proses kemajuan bangsa.
“Pemimpin yang berorientasi pada nilai kemanusiaan akan memastikan bahwa pembangunan memperkuat keadilan, memperluas kesempatan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif. Di situlah kepemimpinan menemukan legitimasi moralnya,” kata Nakulo.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ia juga menekankan pentingnya orientasi jangka panjang yang berpijak pada keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek dinilai berisiko mewariskan beban sosial dan ekologis bagi generasi mendatang.
Ia berharap agenda swasembada pangan dan pembangunan nasional secara umum dapat diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa, menjaga martabat rakyat, serta meneguhkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Narasumber:
Nakulo Juniantorro Hafsanto, S.Pd
Pengurus BADKO HMI Jabodetabek–Banten
Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Negara.”.
