Berita Update Terkini Jawa Barat, suaraindonesiatv.com — Nasional.
Kegiatan Reses I Tahun Sidang 2025/2026 yang dilaksanakan oleh Apt. Mumun Maemunah, S.Si, Anggota DPRD Kabupaten Karawang sekaligus Ketua Fraksi PKS, menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat di wilayah Dapil 2 Karawang.
Reses bukan sekadar agenda rutin dewan, tapi jembatan nyata antara rakyat dan wakilnya. Hal itu dibuktikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Karawang sekaligus Ketua Fraksi PKS, Apt. Mumun Maemunah, S.Si, yang turun langsung mendengar suara masyarakat dalam Reses I Tahun Sidang 2025/2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Minggu (2/11).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Desa Bojongkarya, warga dari berbagai desa menyampaikan keluhan dan harapan mereka, mulai dari persoalan infrastruktur hingga pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Mumun menegaskan pentingnya reses sebagai sarana menyerap aspirasi warga secara langsung.
“Reses ini menjadi ajang bagi kami untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Apa yang disampaikan warga akan kami bawa ke rapat-rapat pembahasan di DPRD,” ujar Mumun saat kegiatan berlangsung di Desa Bojongkarya.
Menurutnya, sebagian besar aspirasi masyarakat masih berfokus pada perbaikan infrastruktur, seperti jalan rusak, saluran air yang tidak berfungsi, dan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang belum merata.
“Banyak warga yang berharap agar jalan lingkungan dan saluran air segera diperbaiki karena berdampak pada aktivitas mereka sehari-hari,” tuturnya.
Selain itu, warga juga menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang masih sangat dibutuhkan.
Mumun menilai, pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan bantuan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat hidup lebih layak.
“Masih banyak rumah yang tidak layak huni. Warga berharap pemerintah bisa memperluas bantuan Rutilahu,” katanya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan RSUD Karawang, terutama lamanya antrian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta kendala biaya transportasi bagi pasien kurang mampu.
“Ada warga yang bilang, mereka tidak punya cukup uang untuk ongkos pengantar pasien ke RSUD. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” tegas Mumun.
Persoalan lain yang muncul adalah belum selesainya proses serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di beberapa perumahan. Hal ini membuat warga kesulitan memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah.
“Warga tidak bisa mendapatkan bantuan pembangunan karena fasos-fasum belum diserahkan. Padahal mereka tetap membayar pajak,” jelas Mumun.
Ia juga menyoroti kasus pengembang perumahan yang sulit ditemukan setelah proyek selesai.
“Beberapa pengelola perumahan kabur atau tidak bisa dihubungi, sehingga warga bingung harus melapor ke siapa,” tambahnya.
Selain itu, muncul pula masalah ketidaksesuaian data lahan, di mana wilayah yang sudah menjadi pemukiman masih tercatat sebagai lahan pertanian.
“Warga mengatakan, di peta masih tertulis sawah padahal sudah jadi pemukiman. Tapi PBB-nya sudah diminta. Ini tentu membingungkan dan perlu ditertibkan,” jelasnya lagi.
Tak hanya soal pembangunan, warga juga mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok di pasar. Sebagian warga menduga kenaikan tersebut dipicu oleh sistem Market Based Goods (MBG), di mana stok barang sudah dipesan terlebih dahulu oleh pihak tertentu.
“Warga bilang harga naik karena stok barang sudah diambil lebih dulu. Tapi hal ini juga harus kita evaluasi bersama,” jelasnya Mumun Maemunah.
Selain menyampaikan keluhan, warga juga mengusulkan kenaikan insentif bagi RT dan amil, mengingat beban kerja mereka yang semakin berat.
“Warga berharap pemerintah daerah bisa meninjau kembali besaran honor untuk RT dan amil karena tugas mereka semakin berat dan tanggung jawabnya besar,” ungkap Mumun saat itu.
Menutup kegiatan, Mumun menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan menjadi bahan pembahasan dalam rapat DPRD bersama pemerintah daerah.
“Semua masukan dari masyarakat ini akan kami jadikan dasar untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat,” kata Mumun Maemunah, di akhir wawancara nya sesuai kegiatan tersebut.
Melalui reses tersebut, Mumun Maemunah memperlihatkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang aktif turun ke lapangan, memastikan suara masyarakat benar-benar sampai ke meja kebijakan. Aspirasi warga menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan program-program pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Karawang.
