Ketua DPC PAPDESI Karawang Deni Supriatna: Sampaikan Usai Hadiri Rampinas Persatuan 10 Organisasi Desa, Menjadi Kekuatan Rakyat, Artikulasi Gerakan Bersama dari Desa Kawal Pembangunan Nasional demi Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat

Share

Breakthenewstandang | Sapa Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | “Bhakti Persatuan Organisasi Kuatkan Desa” | “Ekonomi Bergerak Menguatkan Rakyat” KARAWANG — Persatuan organisasi desa tidak semestinya berhenti sebagai konsolidasi kelembagaan, tetapi harus berkembang menjadi kekuatan kolektif dalam mengawal kebijakan pemerintah, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan memastikan pembangunan nasional menghadirkan kesejahteraan hingga ke tingkat akar rumput. Semangat tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forum Komunikasi Organisasi Desa Indonesia bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang berlangsung pada 11–12 November 2026 di Jakarta. Melalui penyatuan sepuluh organisasi desa, forum tersebut mendorong gerakan bersama dari desa sebagai landasan memperkuat sinergitas pemerintah dengan masyarakat sekaligus membangun arah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ketua DPC PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Karawang, Deni Supriatna, S.E., yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, membenarkan adanya agenda koordinasi bersama pemerintah pusat tersebut. Dalam keterangannya melalui wawancaranya kepada media pada Rabu, 18/11/2026, Deni menjelaskan bahwa Rapimnas menjadi momentum untuk menyatukan berbagai organisasi desa dalam membangun kesamaan pandangan dan memperkuat perjuangan kelembagaan demi kepentingan masyarakat Indonesia.

“Menyatukan 10 organisasi desa untuk mengawal desa dan menjaga rakyat Indonesia dengan merekomendasikan usulan terhadap pemerintah yang berkaitan dengan sinergitas masyarakat dengan pemerintah. Salah satu rekomendasinya yaitu gerakan bersama dari desa,” orientasi kelembagaan yang disampaikan Deni Supriatna tersebut mencerminkan pentingnya membangun kesatuan gerak ant organisasi desa sebagai kekuatan representasi masyarakat, sehingga aspirasi yang lahir dari akar rumput dapat memperoleh ruang dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Konsolidasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa organisasi desa memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, bukan hanya sebagai mitra pelaksana pembangunan, melainkan juga sebagai bagian dari kekuatan sosial yang turut mengawal arah kebijakan publik.

Lebih jauh, gerakan bersama dari desa juga memiliki keterkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan program pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Deni menekankan bahwa persatuan dan dukungan terhadap pembangunan nasional harus berjalan beriringan dengan kepastian bahwa manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat desa.

“Untuk menjaga persatuan, mendukung pembangunan nasional dan memastikan program pemerintah bermanfaat bagi masyarakat desa,” pandangan Deni Supriatna tersebut merefleksikan esensi pembangunan yang tidak semata-mata bertumpu pada keberhasilan menjalankan agenda pemerintahan, tetapi juga pada tanggung jawab menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Keberhasilan kebijakan perlu dilihat dari keterhubungannya dengan kebutuhan rakyat, penguatan fondasi ekonomi desa, serta kemampuannya menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan nasional, Rapimnas tersebut turut membahas dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Orientasi pembangunan tersebut menempatkan desa sebagai salah satu fondasi penting dalam memperkuat perekonomian nasional, mengembangkan potensi lokal, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan.

Sejumlah program strategis pemerintah juga menjadi perhatian, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Berbagai program tersebut membutuhkan koordinasi dan pengawalan yang berkesinambungan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan desa dan organisasi desa memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta menyampaikan rekomendasi terhadap kebijakan yang memerlukan penyesuaian.

Selain itu, agenda 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia menjadi bagian dari pembahasan penguatan ekonomi desa melalui sinergi pemerintah, organisasi desa, dan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi, serta peningkatan produktivitas menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian desa.

Rapimnas juga membahas penyatuan agenda sepuluh organisasi desa dan empat organisasi peninjau yang merepresentasikan unsur asosiasi kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, kemandirian organisasi, serta memperluas ruang penyampaian aspirasi masyarakat desa ke tingkat kebijakan nasional.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, hubungan antara organisasi desa dan pemerintah perlu dibangun melalui kemitraan yang terbuka, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dukungan terhadap pembangunan nasional dapat berjalan beriringan dengan fungsi pengawalan dan evaluasi, sehingga pelaksanaan program pemerintah tidak hanya dinilai dari proses administratif, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Gagasan gerakan bersama dari desa yang disampaikan Deni Supriatna tersebut mengandung pemaknaan bahwa kedaulatan pembangunan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat, menyampaikan aspirasi, dan ikut menentukan arah kemajuan wilayahnya. Desa tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan ekonomi yang memiliki potensi untuk membentuk masa depan bangsa melalui persatuan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!