Kabar Jabar – suaraindonesiatv.com.nasional |
Tayang berita 5 Agustus 2025.
Gelombang kecemasan kini menyelimuti jagat digital Jawa Barat. Komisi I DPRD Jabar menyatakan kegelisahan mendalam atas serangkaian insiden yang dinilai mengancam etika, keamanan, hingga fondasi demokrasi digital di provinsi ini.
Dari dugaan aksi doxing terhadap aktivis demokrasi hingga skandal kebocoran data pribadi 4,6 juta warga, semua menjadi perhatian serius DPRD Jabar yang segera memanggil sejumlah pihak dalam rapat dengar pendapat, Senin (4/8). Hadir dalam forum tersebut antara lain Diskominfo Jabar, Disdukcapil Jabar, KPID Jabar, KI Jabar, dan korban langsung Neni Nur Hayati.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, yang akrab disapa Kang Toleng, menilai peristiwa yang menimpa Neni merupakan puncak gunung es. Ia menyebut bukan hanya aktivis, tapi para anggota dewan juga turut mengalami gempuran digital yang serupa—terutama ketika mengkritik kebijakan Pemprov Jabar dan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Ini sudah seperti barbarisme di media sosial. Bukan cuma Bu Neni, kami di DPRD pun sering jadi sasaran,” ujarnya.
Meski demikian, Kang Toleng mengimbau agar penyelesaian lebih diutamakan melalui jalur etika ketimbang hukum. “Kami hanya bisa menyarankan, tapi tetap keputusannya di tangan Bu Neni,” tambahnya, dikutip dari rilis Jabarekspos.com.
Senada, anggota Komisi I Rafael Situmorang menyatakan fenomena ini bisa menjadi sinyal buruk bagi demokrasi di Jabar.
“Kalau semua yang kritik langsung dikuliti, ini berbahaya. Kami minta Diskominfo bisa hadir menciptakan ruang digital yang sehat. Bukan sebaliknya,” ucapnya tegas.
Ia pun menyoroti kredibilitas lembaga pemerintah dalam menyikapi isu informasi. “Jangan sampai Jabar Saber Hoax malah jadi penyebar hoax. Gak usah gengsi minta maaf, itu pembelajaran,” tambahnya.
Edi Sukardi, anggota Komisi I lainnya, menilai Diskominfo lemah dalam menanggapi kasus kebocoran data dan komunikasi publiknya buruk.
“Duh, lucu aja. Minta maaf tuh gampang kok. Kenapa harus ngeles?” kritik Edi.
Dalam mediasi terbuka tersebut, Neni Nur Hayati menyampaikan kronologi kejadian secara daring. Ia didampingi kuasa hukumnya dari LBH PP Muhammadiyah dan menyampaikan apresiasi atas upaya Komisi I DPRD Jabar.
“Saya berterima kasih atas ruang yang diberikan. Tapi saya sangat menyayangkan karena tidak ada itikad baik dari Diskominfo untuk meminta maaf secara terbuka,” ujar Neni dikutip dari RMOLDJABAR.id.
Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfo Jabar Mas Adi Komar menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat menyerang siapapun. Ia menyebut bahwa materi visual yang digunakan berasal dari kanal publik dan pihaknya telah memenuhi permintaan takedown dari korban.
“Kami prihatin, tapi kami bukan anti kritik. Kami sudah lakukan yang bisa kami lakukan,” kata Mas Adi dalam pertemuan tersebut.
Namun hingga hearing berakhir, pernyataan maaf terbuka dari Diskominfo tak juga terdengar, meninggalkan ruang tanya besar soal komitmen moral dan kepedulian terhadap etika digital di tubuh pemerintahan.
