“Kabid BPBD Ari Maulana Sampaikan Hasil Audiensi Pemkab Karawang dengan BNPB, Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Jadi Prioritas Perlindungan Masyarakat”

Share

Breakthenewstandang | Sapa Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | ApakabarJabar | “BhaktiPeduliMerawatPertiwi” KARAWANG — Penguatan mitigasi, sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), dukungan peralatan kebencanaan, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat Kabupaten Karawang.

Hal tersebut merupakan substansi hasil audiensi Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan kepada media oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang, Ari Maulana, SKM., M.M.

Audiensi tersebut dilaksanakan oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah koordinatif pemerintah daerah dalam menyampaikan kebutuhan prioritas sekaligus memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Karawang.

Dalam penyampaian rilis hasil kegiatan tersebut, Ari Maulana menguraikan sejumlah pokok pembahasan, mulai dari penguatan sistem peringatan dini, kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan, penanganan banjir, karakteristik wilayah, hingga pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Daerah I Ridwan Salam, S.Sos., M.Si., Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karawang Usep Supriatna, AP., M.Si., Sekretaris BPBD Astining Pujiharti, S.E., Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Ari Maulana, SKM., M.M., serta Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Yophie Permana S., S.H., M.M.

Salah satu kebutuhan prioritas yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam audiensi tersebut adalah penguatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) sebagai instrumen untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

“Penguatan sistem peringatan dini menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana. Keberadaan EWS diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi peringatan secara cepat dan tepat,” penegasan Ari Maulana dalam penyampaian hasil audiensi tersebut menempatkan sistem peringatan dini bukan sekadar perangkat teknologi, melainkan bagian dari instrumen perlindungan kemanusiaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenali ancaman, mengambil langkah antisipatif, dan menghindari risiko yang lebih besar sebelum bencana berkembang menjadi keadaan darurat.

Dalam perspektif penanggulangan bencana, kecepatan informasi memiliki hubungan erat dengan keselamatan manusia. Karena itu, keberadaan EWS perlu didukung kesiapan personel, koordinasi kelembagaan, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan.

Dengan demikian, penguatan sistem peringatan dini harus menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko bencana yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merespons ancaman secara tepat.

Selain sistem peringatan dini, kebutuhan dukungan peralatan dan sarana prasarana kebencanaan juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi tersebut.

“Ketersediaan peralatan dan sarana prasarana kebencanaan menjadi kebutuhan penting untuk menunjang kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga penanggulangan bencana,” substansi yang disampaikan Ari Maulana, menggarisbawahi bahwa kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana tidak cukup hanya bertumpu pada kesiapan personel, tetapi juga harus ditopang kelengkapan fasilitas, kapasitas operasional, dan dukungan logistik yang memadai agar pertolongan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika masyarakat berada dalam situasi darurat.

Ketersediaan peralatan memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai kebutuhan operasional di lapangan. Mulai dari kegiatan evakuasi, penanganan lokasi terdampak, distribusi bantuan, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat, seluruhnya membutuhkan sarana pendukung yang sesuai dengan kondisi dan tingkat kedaruratan.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan peralatan daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana agar respons pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Persoalan banjir turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Mengingat ancaman banjir masih terjadi secara berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang, diperlukan penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta dukungan penanganan bencana secara terpadu.

“Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian penting karena ancaman tersebut masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta dukungan penanganan untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan,” perspektif Ari Maulana, menempatkan persoalan banjir sebagai tanggung jawab kebijakan publik yang tidak boleh berhenti pada penanganan setelah bencana berlangsung, melainkan harus diarahkan pada pengurangan risiko melalui pemetaan kawasan rawan, kesiapan personel, dukungan logistik, dan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Secara substantif, penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu merespons ketika masyarakat terdampak, tetapi juga perlu memperkuat langkah antisipatif agar potensi ancaman dapat dikenali dan ditangani lebih awal.

Dalam konteks tersebut, mitigasi menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan daerah sekaligus mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana.

Kabupaten Karawang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, meliputi kawasan pesisir, kawasan industri, serta kawasan permukiman. Kondisi geografis dan perkembangan wilayah tersebut membutuhkan dukungan sistem kesiapsiagaan, sarana prasarana, serta kapasitas penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan potensi ancaman masing-masing kawasan.

“Karakteristik wilayah Kabupaten Karawang yang mencakup kawasan pesisir, kawasan industri, dan kawasan permukiman memerlukan dukungan kesiapsiagaan serta sarana prasarana kebencanaan yang memadai,” penjelasan Ari Maulana, memperlihatkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana tidak dapat dibangun melalui pendekatan yang seragam, sebab setiap kawasan mempunyai karakteristik, tingkat kerentanan, dan kebutuhan perlindungan yang berbeda, sehingga pemetaan risiko harus menjadi landasan dalam menentukan prioritas mitigasi dan kesiapsiagaan daerah.

Pendekatan adaptif menjadi penting agar upaya perlindungan tidak hanya berorientasi pada satu jenis ancaman, tetapi mampu menjangkau berbagai kondisi wilayah dan aktivitas masyarakat.

Dengan demikian, perencanaan penanggulangan bencana perlu memperhatikan keterhubungan antara kondisi geografis, kepadatan permukiman, aktivitas industri, serta potensi ancaman yang dapat memengaruhi keselamatan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dari pembahasan.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana,” substansi yang disampaikan Ari Maulana, menegaskan bahwa perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab kelembagaan yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, kesatuan langkah, dan dukungan nyata antarpemerintahan, sehingga kolaborasi BNPB dan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyambut baik kunjungan dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Sambutan positif tersebut menjadi bagian dari penguatan komunikasi kelembagaan antara BNPB dan pemerintah daerah, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya terbangun dalam forum koordinasi, tetapi juga berlanjut melalui tindak lanjut program, dukungan sarana prasarana, dan peningkatan kesiapsiagaan operasional di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB atas dukungan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk bantuan sarana dan prasarana kebencanaan.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya keberlanjutan hubungan koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.

Dukungan pemerintah pusat memiliki arti strategis bagi daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan meningkatkan kemampuan operasional menghadapi berbagai potensi keadaan darurat.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap dukungan dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan, skala prioritas, dan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terdapat sejumlah langkah tindak lanjut yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.

Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini atau EWS berdasarkan potensi ancaman bencana di setiap wilayah Kabupaten Karawang.

Kedua, menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan peralatan serta sarana prasarana penanggulangan bencana kepada BNPB sesuai skala prioritas dan kebutuhan daerah.

Ketiga, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya mitigasi serta penanganan bencana banjir.

Keempat, mengoptimalkan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan sistem respons darurat dalam menghadapi potensi kejadian bencana.

Kelima, menindaklanjuti hasil koordinasi melalui komunikasi dan sinergi berkelanjutan dengan BNPB guna mendukung peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Karawang.

Kelima langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana dan terintegrasi. Pelaksanaannya membutuhkan konsistensi koordinasi, pemetaan kebutuhan, serta komitmen kelembagaan agar hasil audiensi dapat ditransformasikan menjadi langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Melalui penyampaian hasil audiensi tersebut, Ari Maulana menempatkan penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan dukungan logistik sebagai bagian penting dalam membangun kapasitas perlindungan masyarakat Kabupaten Karawang.

Pada akhirnya, penanggulangan bencana bukan semata-mata berbicara mengenai kemampuan pemerintah menghadapi keadaan darurat, melainkan juga menyangkut tanggung jawab untuk mengantisipasi risiko, mempersiapkan perlindungan, dan memastikan masyarakat memperoleh penanganan yang layak ketika bencana terjadi.

Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat respons diberikan setelah bencana berlangsung, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengurangi risiko, memperkuat kesiapsiagaan, serta meminimalkan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Sebab, di balik setiap kebijakan kebencanaan terdapat kepentingan yang jauh lebih mendasar, yakni keselamatan manusia, keberlangsungan kehidupan sosial, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan penguatan koordinasi antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Karawang, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin terarah, terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

(Karawang, 16 November 2026).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!