Breakthenews | Sudut Nurani Negeri | suaraindonesiatv.com | Apakabaribukota |
JABAR — Perubahan pola pembentukan opini publik di era digital menuntut pemerintah daerah mengubah cara membaca persoalan, menyusun kebijakan dan merespons dinamika masyarakat. Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati yang akrab disapa Teh Neni, menilai Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang mampu memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan secara prediktif, namun tetap menempatkan suara masyarakat serta pertimbangan kemanusiaan sebagai fondasi utama pengambilan keputusan.
Dalam wawancara eksklusif kepada media, Teh Neni menyoroti sejumlah persoalan strategis yang turut dibahas dalam pertemuannya dengan KDM Mengenai Isu publik, yakni Jatiluhur Purwakarta, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, perkembangan AI Center, kondisi fiskal Jawa Barat, hingga pentingnya transparansi, akuntabilitas dan meaningful participation dalam setiap proses kebijakan publik.
Teh Neni menegaskan bahwa setiap kebijakan publik tidak boleh dibangun secara tergesa-gesa, apalagi tanpa kajian yang komprehensif dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi justru harus memperkuat kualitas proses pengambilan keputusan, bukan menggantikan proses mendengar dan memahami masyarakat.
“Semua kebijakan memang tidak bisa secara grasa-grusu, harus dengan Kajian-kajian ilmiah komprehensif dan mendengarkan suara publik,” tegas Teh Neni, memberikan garis penekanan bahwa kecepatan pemerintahan harus tetap berjalan dalam koridor kajian ilmiah dan partisipasi publik.
Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan di era digital, Teh Neni menempatkan konsep algorithmic leadership sebagai salah satu perubahan penting dalam cara berpemimpin membaca persoalan dan mengambil keputusan.
Algoritma dan kecerdasan buatan kini memiliki analogis kemampuan mengolah data dalam jumlah besar, menemukan pola, memprediksi berbagai kemungkinan, mengoptimalkan proses serta membantu keputusan operasional secara lebih cepat namun tetap memegang peranan sosialisme daya kerangka manusia.
Karena itu, Teh Neni menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak lagi cukup hanya mengandalkan data-data konvensional. Pengambilan keputusan harus mulai mengintegrasikan AI dan big data agar pemerintah mampu membaca perubahan masyarakat secara lebih utuh dan menyeluruh.
Teh Neni memberikan penekanan tegas pada big data karena ruang publik saat ini sangatlah bergerak sangat cepat melalui media sosial.
Hampir setiap persoalan dapat menjadi percakapan publik lebih luas, bahkan berkembang menjadi isu besar ketika memperoleh perhatian luas di ruang digitalisasi.
Namun demikian, Teh Neni menarik batas yang tegas antara kecanggihan teknologi dan kendali manusia.
Menurutnya, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar seberapa pintar algoritma bekerja?!, melainkan apakah manusia masih menjadi pihak yang mengendalikan algoritma.
“Are human controlled by algorithm or are algorithm controlled by human,” ungkap Teh Neni, meneguhkan pandangan bahwa teknologi harus tetap berada dalam kendali manusia, terutama dalam aspek filtrasi, akurasi dan penentuan keputusan akhir.
Pandangan tersebut semakin ditegaskan melalui prinsip bahwa manusia yang mampu berkolaborasi dengan AI akan memiliki keunggulan dibandingkan manusia yang sama sekali tidak memanfaatkan teknologi tersebut.
“Human with AI will defeat human without AI,” tegas Teh Neni, menyuarakan pentingnya kesiapan manusia untuk beradaptasi dengan teknologi tanpa menyerahkan sepenuhnya kendali pengambilan keputusan kepada mesin.
Di sisi lain, Teh Neni menempatkan keberadaan tenaga ahli sebagai bagian penting dalam membangun kebijakan berbasis data. Ia berpandangan bahwa penggunaan ahli dari Indonesia memiliki keunggulan karena lebih memahami kondisi lapangan, karakter masyarakat serta konteks sosial dan kewilayahan.
Kolaborasi dengan ahli dari luar negeri tetap dapat dilakukan sebagai pembanding, namun harus mempertimbangkan perbedaan geopolitik, sosial dan budaya.
Teh Neni juga menyoroti perubahan besar dalam pola pembentukan agenda publik, dari agenda setting media menuju intermedia agenda setting. Arus informasi tidak lagi hanya bergerak dari media arus utama kepada masyarakat, tetapi saling memengaruhi antara media, media sosial, influencer, komunitas dan masyarakat.
Perubahan tersebut, menurut Teh Neni, membuat pemerintah tidak boleh lagi membaca opini publik dengan pola lama.
Teh Neni memperingatkan bahwa risiko terbesar bagi pemerintah ketika terlambat membaca dinamika percakapan publik adalah hilangnya momentum untuk mencegah sebuah isu berkembang menjadi krisis kepercayaan.
“Pemerintah bukan hanya terlambat merespons isu, tetapi bisa kehilangan kendali atas narasi,” tegas Teh Neni, menarik garis peringatan bahwa kebijakan yang sebenarnya baik sekalipun dapat dipersepsikan negatif apabila pemerintah hadir setelah opini publik lebih dahulu terbentuknya.
Karena itu, Teh Neni mendorong pemerintah daerah meninggalkan pola komunikasi yang semata-mata reaktif dan beralih menuju pola kepemimpinan yang prediktif.
“Pemerintah harus bergerak dari pola komunikasi reaktif menjadi prediktif, mampu melihat sinyal kecil sebelum menjadi persoalan besar,” tegas Teh Neni, menempatkan kemampuan membaca tanda-tanda awal sebagai bagian penting dari kepemimpinan pemerintahan modern.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Teh Neni mendorong para kepala daerah membangun policy intelligence system yang mengintegrasikan data media, media sosial, pengaduan masyarakat, data pelayanan publik serta data kewilayahan.
Namun, Teh Neni menggarisbawahi bahwa teknologi saja tidak cukup. Data harus diterjemahkan menjadi insight dan kemudian diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah dalam menentukan langkah.
Ia menempatkan sedikitnya empat kebutuhan penting, yakni monitoring real-time terhadap isu dan percakapan publik, deteksi perubahan sentimen dan anomali percakapan, penghubungan temuan digital dengan kondisi lapangan, serta pembangunan early warning system yang mampu memberikan rekomendasi mengenai isu yang harus segera ditangani, kelompok yang terdampak dan kebijakan yang perlu dievaluasi.
Teh Neni meneguhkan bahwa sistem tersebut harus berfungsi sebagai instrumen deteksi dini dan mitigasi risiko, bukan sekadar menjadi proyek teknologi pemerintahan.
Dalam pembahasan mengenai komunikasi publik, Teh Neni juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengambil langkah hukum berupa somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penggunaan fotonya pada akun resmi pemerintah provinsi. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konteks pembahasan mengenai kebebasan berekspresi, akuntabilitas dan penggunaan kanal resmi pemerintahan.
Seluruh pandangan tersebut bermuara pada satu persoalan besar: bagaimana Jawa Barat membangun pemerintahan yang semakin cerdas secara teknologi tanpa kehilangan kedekatan dengan masyarakat.
Menarik garis moral dari perkembangan AI dan big data tersebut, Teh Neni mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak justru menciptakan pemerintahan yang semakin pintar secara sistem, tetapi semakin jauh dari manusia yang dilayaninya.
“Jangan sampai kita membangun pemerintahan yang semakin pintar secara teknologi, tetapi semakin jauh dari masyarakat,” pesan Teh Neni, menitipkan peringatan agar transformasi digital pemerintahan tetap berpijak pada kepentingan dan suara masyarakat.
Teh Neni kemudian menempatkan AI sebagai co-pilot bagi pemimpin, bukan sebagai pengganti human judgment. AI dapat membantu membaca jutaan data, menemukan pola, memprediksi risiko dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan empati, pengalaman, nilai kemanusiaan serta kemampuan pemimpin untuk mendengar langsung suara masyarakat.
“Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang data-driven, tetapi tetap human-centered,” tegas Teh Neni, meneguhkan prinsip bahwa kecerdasan data harus berjalan beriringan dengan kecerdasan sosial dan keberpihakan kepada manusia.
Menutup pandangannya, Teh Neni memberikan garis penekanan bahwa ukuran keberhasilan teknologi pemerintahan bukan terletak pada seberapa canggih sistem yang dibangun, melainkan pada seberapa besar teknologi mampu membuat pemerintah lebih cepat mendengar, lebih tepat memahami dan lebih manusiawi dalam mengambil keputusan.
Sebab, kemajuan AI pada akhirnya bukan sekadar tentang membangun pemerintahan yang lebih modern dan canggih, tetapi tentang memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar menjawab persoalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, kepemimpinan Jawa Barat di era algoritma membutuhkan keberanian membaca data, ketajaman memahami perubahan opini publik, kecepatan mendeteksi risiko, sekaligus keteguhan menjaga kendali manusia. Big data menjadi alat membaca arah, AI menjadi pendamping kecerdasan, suara masyarakat menjadi sumber legitimasi, sementara nilai kemanusiaan tetap menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan publik.
