Berita Hari Guru Nasional – suaraindonesiatv.com. Nasional, Karawang, 25 November 2025 |
Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil langkah tegas dalam memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) di satuan pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Pemkab memastikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di seluruh sekolah sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
Instruksi ini sekaligus menjadi respon cepat pemerintah daerah terhadap dinamika pergaulan siswa dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu perlindungan siswa.
Satgas Diperkuat di Semua Sekolah
Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, menyampaikan bahwa Satgas Anti-Bullying akan diberdayakan secara lebih optimal agar mampu melakukan deteksi dini dan pencegahan perundungan secara efektif.
“Ini arahan langsung dari Pak Bupati. Satgas di sekolah akan diperkuat agar lebih responsif dalam mengantisipasi setiap kejadian,” ujar Wawan, usai Upacara Hari Guru Nasional 2025 di Plaza Pemda Karawang. Dalam Presscoon Pres.
Ia menjelaskan, Satgas sekolah selama ini melibatkan pihak wakil kepala sekolah (Wakasek), komite, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa. Namun melihat kondisi pergaulan siswa yang semakin dinamis, penguatan peran dan koordinasi Satgas menjadi keharusan.
Pendekatan Wali Kelas Lebih Dipertegas
Wawan menegaskan bahwa pendekatan individual kepada siswa kini menjadi penekanan utama. Wali kelas harus memahami kondisi psikologis, karakter, dan kekurangan tiap siswa agar potensi kesalahpahaman tidak berkembang menjadi dugaan perundungan.
“Kita mendidik di era yang berbeda. Orang tua lebih sensitif, karakter anak berubah. Wali kelas harus mengetahui kondisi tiap siswa secara utuh, termasuk jika ada kebutuhan khusus,” jelasnya.
Disdikpora mencatat, hingga saat ini terdapat tiga wilayah yang tengah ditangani terkait dugaan perundungan, yaitu Kecamatan Tirtajaya, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Rawamerta.
Bupati Aep Turun Langsung Cek Kasus
Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan dirinya turun langsung meninjau kondisi siswa berinisial SL (14) yang sempat ramai dibicarakan publik. Ia menyebut bahwa keluarga sebelumnya mengira adanya pergeseran tulang. Namun hasil rontgen menunjukkan kondisi tulang normal.
“Saya harus memastikan dulu kondisi anaknya pulih. Setelah pulih barulah kita mengetahui kejadian sebenarnya. Kalau ini bullying, saya katakan bullying. Kalau bukan, saya juga harus mengatakan tidak,” ungkap Aep dengan nada haru saat menceritakan keluhan ibu siswa tersebut.
Aep menambahkan bahwa laporan resmi telah disampaikan ke Polres Karawang dan pemerintah memastikan pendampingan psikologis bagi siswa yang bersangkutan.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan jurnalis dan disaksikan Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin serta Wakil Bupati H. Maslani.
Aep: Peran Orang Tua Sangat Menentukan
Dalam kesempatan tersebut, Aep menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan bullying tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Keterlibatan orang tua menjadi unsur penting dalam memastikan komunikasi berjalan baik.
“Orang tua harus memberi tahu juga. Kalau tidak dibantu pihak orang tua, itu akan sangat sulit. Saya titip kepada Kepala Dinas Pendidikan karena beban kerja di dinas ini sangat besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa 58 persen ASN di Karawang berada di Disdikpora, menjadikan dinas ini sebagai instansi dengan jumlah pegawai terbesar dan tingkat dinamika paling tinggi.
“Makanya saya sering wanti-wanti. Konflikatornya banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang memberi informasi sehingga saya bisa turun cek langsung. Tapi saya tetap harus memastikan yang benar itu benar,” tambahnya.
Tambahan Pernyataan Bupati Aep Mengenai Peran Orang Tua dan Klarifikasi Informasi
Bupati Aep kembali menegaskan pentingnya peran aktif orang tua dalam proses pencegahan maupun penanganan dugaan kasus perundungan. Menurutnya, sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi penuh dari keluarga.
“Orang tua itu harus memberi tahu juga, Pak. Karena kalau tidak dibantu pihak orang tua, itu sangat sulit nantinya. Pesan saya hanya itu. Maka saya titipkan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena dinas ini paling besar beban kerjanya,” ujar Aep.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 58 persen ASN di Karawang berada di bawah Disdikpora, sehingga dinamika dan potensi permasalahan juga lebih tinggi dibandingkan dinas lainnya. Dinas Sosial menjadi dinas terbesar kedua setelah pendidikan.
“Makanya saya sering wanti-wanti. Konflikatornya banyak. Mudah-mudahan, insyaallah, semuanya bisa berjalan baik. Saya juga mohon doa restu,” katanya.
Aep turut menyampaikan apresiasi kepada jurnalis dan awak media yang menyampaikan laporan serta temuan di lapangan sehingga pemerintah dapat melakukan pengecekan lebih cepat dan tepat.
“Terima kasih kepada teman-teman media. Ada informasi yang langsung disampaikan, sehingga saya tahu. Tapi saya juga harus memastikan yang benar itu benar. Tidak mungkin anaknya tidak apa-apa, tapi kita malah memaksakan. Harus bijak,” tegasnya.
Pemeriksaan Lapangan: Klarifikasi untuk Menghindari Informasi Simpang Siur
Aep menerangkan bahwa pemeriksaan lapangan telah dilakukan dengan melihat langsung kondisi sekolah dan menghimpun keterangan dari semua unsur terkait, mulai dari guru, lingkungan sekolah, hingga kantin.
Ia juga menyoroti adanya penyebutan nama salah satu siswa yang ternyata tidak berada di sekolah pada hari kejadian.
“Contohnya A. Anak ini sahabatnya, tetapi dia sakit dua hari. Orang tuanya bilang dia sakit dan berada di rumah sejak Kamis dan Jumat. Kejadiannya hari Jumat. Tapi kenapa malah namanya disebut-sebut? Katanya anaknya gering,” ujar Aep.
Karena itu, Bupati meminta agar semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan tidak menarik kesimpulan berdasarkan satu sumber saja.
“Makanya supaya tidak simpang siur. Kita tidak boleh mendengar dari satu pihak. Saya ingin cek langsung apakah benar dia ada di lokasi atau tidak,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut adanya informasi lama yang mengatakan kejadian serupa pernah terjadi ketika siswa tersebut berada di bangku sekolah dasar.
“Ada juga informasi dulu waktu SD. Apakah kejadiannya di sana atau bagaimana? Ini semua harus diklarifikasi. Jangan sampai informasi menjadi semakin rancu,” tutur Aep.
