Kabar Jabar – suaraindonesiatv.com.nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi mengumumkan sikap politik bersama atas sejumlah isu nasional yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik dan diperjuangkan mahasiswa serta pemuda dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Karawang Pada senin 1 september 2025.
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin S.Pd.I, S.H., M.H., yang dikenal masyarakat sebagai Tokoh Kerakyatan, menegaskan bahwa DPRD adalah representasi sah lahir dari rakyat.
“Kami adalah representatif rakyat, dan kami dipilih oleh rakyat,” tegas Endang dalam konferensi pers usai rapat bersama para ketua fraksi di ruang Paripurna, Rabu (3/9/2025).
Dalam forum tersebut, tujuh fraksi DPRD Karawang sepakat menandatangani pernyataan sikap bersama. Fraksi-fraksi itu meliputi Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, Amanat, PDIP, dan PKB. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam enam poin yang dinilai sebagai bentuk pengembalian hak-hak rakyat kepada rakyat.
Endang menambahkan, poin-poin yang lahir dari Pressconference atas jawaban Aksi unjukrasa oleh Ampera dan Masyarakat Karawang waktu kemarin senin adalah hari ini adalah respons nyata DPRD atas aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
“Isu-isu yang digaungkan mahasiswa juga jadi perhatian kami. Enam poin itu sejatinya selaras dengan aspirasi mereka yg seruannya sudah disebarkan di medsos , bahkan sudah sebarkan beberapa hari sebelum aksi unjukrasa,” ungkapnya.
Enam Pernyataan Sikap DPRD Karawang:
- Kebijakan Tunjangan dan Pajak
Meminta DPR RI membatalkan kebijakan tunjangan perumahan serta pajak tambahan yang membebani APBN. - Perampasan Aset dan Beban Rakyat
Kepada ATR/BPN: Negara wajib mempertahankan serta mengakui sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat.
Kepada ESDM: Hentikan pertambangan di kawasan hutan lindung dan destinasi alam, serta tutup tambang ilegal.
Kepada Kemenkeu: Kaji ulang besaran pajak yang membebani masyarakat.
- Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat
Mendukung proses hukum yang adil, transparan, dan tuntas atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi. - UU Pro-Oligarki
Mendesak pemerintah mencabut seluruh regulasi dan undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. - Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat
Pemerintah diminta menjamin lapangan kerja layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan merata, serta program jaminan sosial yang adil. - Kedaulatan Rakyat
DPRD menegaskan dukungan penuh bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat.
Di akhir sesuai sidang paripurna rakyat, Ketua DPRD Karawang bersama adik-adik mahasiswa menyerukan, Hidup rakyat, rakyat hidup, iapun nampak menggandeng tangan orator aksi demonstrasi di gedung DPRD Karawang saat jawaban Sidang rakyat di gelar waktu lalu, kami juga menuntut dalang kerusuhan dari berbagai tempat di daerah agar segera usut” pungkasnya kang HES, yang juga telah merespons cepat aspirasi masyarakat dan mahasiswa di wilayah Kabupaten Karawang tandang makalangan.
Putra putri bangsa Indonesia yang lahir dari rahim ibu pertiwi bangsa, tak hanya tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan juga berdampak positif terhadap perkembangan teknologi pembangunan, namun juga peduli terhadap negeri nya sendiri, dan Berbudi Pekerti Luhur Menghidupkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat sunda khususnya di wilayah Jawa Barat.
“Wahai Pemuda teruslah belajar untuk bhaktimu kepada ibu pertiwi, sekarang janganlah salah melihat situasi, kalau salah menilai pastinya akan merugi!
