Ketua HRGA Zainul Akhwil Dorong Integrasi Pengawasan TKA dan Penguatan Ekonomi Lokal, Tenaga Kerja Asing Tinggal serta Berbelanja di Karawang Dinilai Buka Peluang Pertumbuhan Daerah, Karawang Perlu Bangun Sistem Pemantauan Lintas Wilayah

Share

Breakthenewstandang | Sapa Nusa Negeri | suaraindonesiatv.com | Apakabarindustri |
KARAWANG — Besarnya aktivitas industri dan mobilitas tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Karawang perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, terukur, dan mampu menjangkau pergerakan lintas wilayah.

Pengawasan tidak cukup hanya bertumpu pada pemeriksaan dokumen dan penindakan ketika ditemukan pelanggaran, tetapi harus diperkuat melalui keterhubungan data antarlembaga, koordinasi lintas daerah, serta pemetaan potensi kontribusi ekonomi dari aktivitas tenaga kerja asing bagi masyarakat setempat.

Pandangan tersebut disampaikan Zainul Akhwil, S.E., M.H., Ketua Forum HRGA KIIC, dalam wawancaranya eksklusif bersama media, Rabu (18/11/2026), setelah pembahasan Tim Pemantauan Orang Asing di wilayah Kabupaten Karawang bersama Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Menurut Zainul, karakteristik Karawang sebagai salah satu kawasan industri dengan aktivitas ekonomi yang besar menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemantauan keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah perusahaan dan pekerja asing, tetapi juga menyangkut mobilitas tempat tinggal, lokasi kerja, serta kemungkinan aktivitas pekerjaan di wilayah administratif yang berbeda.

Ia mengidentifikasi sedikitnya tiga karakteristik yang perlu menjadi perhatian dalam memperkuat pengawasan orang asing.

Pertama, keberadaan kawasan industri berskala besar seperti KIIC, Surya Cipta, dan kawasan industri lainnya yang menjadi pusat kegiatan perusahaan serta penyerapan tenaga kerja asing. Kedua, aktivitas usaha hiburan, termasuk tempat karaoke yang dalam praktiknya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pemandu lagu. Ketiga, posisi geografis Karawang yang berbatasan dan memiliki mobilitas tinggi dengan daerah sekitar, seperti Bekasi, Purwakarta, Subang, hingga Bogor.

Ketiga kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan dengan pendekatan administratif semata. Pemerintah membutuhkan sistem pemantauan yang mampu membaca hubungan antara lokasi kerja, tempat tinggal, pemberi kerja, dokumen keimigrasian, dan pergerakan tenaga kerja asing secara lebih menyeluruh.

Zainul menilai salah satu persoalan mendasar dalam pengawasan orang asing adalah data yang masih tersebar di berbagai instansi dengan sistem dan kewenangan masing-masing.

“Data sekarang tersebar, tidak nyambung. Disnaker pegang data RPTKA atau notifikasi, Imigrasi pegang data visa, KITAS, dan alamat tinggal, Disdukcapil pegang data domisili, Polres atau Tim PORA pegang data laporan masyarakat, sementara DPMPTSP dan Dinas Pariwisata pegang data izin usaha karaoke,” pandangan Zainul tersebut menggarisbawahi bahwa satu orang asing dapat berkaitan dengan sejumlah sistem administrasi yang dikelola lembaga berbeda. Ketika informasi tersebut tidak saling terhubung sesuai kewenangan masing-masing, potensi ketidaksesuaian data dapat menyulitkan proses pemantauan, terutama ketika terjadi perubahan tempat kerja, alamat tinggal, maupun penjamin tenaga kerja asing.

Zainul kemudian memberikan gambaran mengenai kemungkinan terjadinya perbedaan informasi antarlembaga ketika perusahaan telah menyampaikan laporan kepada satu instansi, tetapi perubahan aktivitas pekerja belum tercatat pada instansi lainnya.

“Padahal satu orang asing yang sama. Kalau perusahaan lapor ke Disnaker tetapi tidak lapor ke Imigrasi, Imigrasi tidak tahu TKA itu sudah pindah kerja,” pernyataan dikatakannya memperlihatkan pentingnya mekanisme pertukaran informasi yang terkoordinasi agar perubahan status dan aktivitas tenaga kerja asing dapat diketahui oleh instansi terkait sesuai dasar kewenangan masing-masing. Pengawasan yang efektif tidak cukup mengandalkan kelengkapan dokumen pada satu lembaga, tetapi memerlukan kesesuaian informasi yang dapat diverifikasi secara bersama.

Dalam konteks tersebut, integrasi data bukan berarti seluruh instansi harus meleburkan kewenangannya ke dalam satu lembaga. Setiap institusi tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, sementara sistem informasi bersama dapat menjadi sarana koordinasi dengan pembatasan akses, tujuan penggunaan yang jelas, serta perlindungan data pribadi.

Selain persoalan data, Zainul menyoroti mobilitas tenaga kerja asing yang dapat melintasi batas administratif daerah. Seseorang bisa saja bekerja di Karawang, tetapi memilih tempat tinggal di Bekasi karena pertimbangan jarak, fasilitas hunian, atau kebutuhan lainnya.

Untuk menjelaskan kondisi tersebut, ia memberikan ilustrasi mengenai tenaga kerja asing yang memperoleh izin bekerja di sebuah tempat karaoke di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tetapi tinggal di rumah kos wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dalam ilustrasi itu, pekerja yang sama juga berpotensi membantu aktivitas usaha karaoke di wilayah Bekasi.

Ilustrasi tersebut bukan merupakan keterangan mengenai kasus tertentu, melainkan gambaran mengenai kompleksitas pengawasan ketika lokasi kerja dan tempat tinggal berada di wilayah administratif berbeda.

Zainul menggambarkan persoalan koordinasi yang dapat muncul apabila masing-masing daerah hanya berpedoman pada batas kewenangan administratifnya.

“Kalau kerjanya di Karawang, tetapi tinggal di Cikarang, kemudian sesekali membantu di tempat Usaha wilayah Bekasi, siapa yang mengawasi? Jangan sampai satu daerah merasa bukan kewenangannya, sementara daerah lain merasa izin kerjanya tidak diterbitkan di wilayah tersebut,” ilustrasi dia menegaskan bahwa mobilitas orang asing membutuhkan pola koordinasi lintas daerah yang tidak berhenti pada batas administratif. Pemerintah daerah bersama instansi keimigrasian dan ketenagakerjaan perlu memiliki mekanisme komunikasi yang jelas agar informasi mengenai keberadaan serta aktivitas orang asing dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Zainul juga menyampaikan usulan agar wilayah persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dapat diselaraskan dengan wilayah tempat tinggal atau izin tinggal tenaga kerja asing.

“Kalau mau meningkatkan PAD terkait TKA, kalau bisa persetujuan RPTKA area kerjanya disamakan dengan domisili atau izin tinggalnya TKA. Contohnya, kerjanya di Karawang, akan tetapi domisilinya di Cikarang, harusnya izin kerja di Karawang, ya izin tinggalnya juga di Karawang. Ini bisa mempermudah pengawasan orang asing juga,” usulan Zainul Akhwil mencerminkan upaya mencari keteraturan antara lokasi aktivitas pekerjaan dan informasi tempat tinggal tenaga kerja asing agar pengawasan lebih mudah dilakukan. Namun, gagasan penyelarasan wilayah tersebut perlu dikaji bersama ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian yang berlaku, sehingga tidak serta-merta dipahami sebagai kewajiban hukum yang telah ditetapkan.

Dalam pembahasan mengenai masa berlaku dokumen dan potensi keterlambatan pengurusan administrasi, Zainul turut menyoroti pentingnya sistem pengingat otomatis bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan pengalamannya, persoalan administrasi dapat muncul ketika perusahaan terlambat memperhatikan masa berlaku dokumen pekerja asing. Ia juga menyinggung tenaga kerja asing pada sektor usaha karaoke yang menurut keterangannya memiliki masa perizinan tertentu.

“Kadang perusahaan lupa masa berlaku dokumennya sudah habis. Bisa saja terlambat satu atau dua minggu, baru diketahui ketika ada pemeriksaan atau razia. Karena itu, perusahaan harus diingatkan sebelum masa berlakunya habis,” pernyataannya menempatkan kepatuhan administrasi sebagai tanggung jawab yang perlu dibangun melalui pencegahan, bukan sekadar penindakan setelah pelanggaran ditemukan. Informasi mengenai masa berlaku dokumen harus dapat dipantau secara berkala agar perusahaan memiliki kesempatan melakukan pembaruan atau penyelesaian administrasi sesuai ketentuan.

Adapun ketentuan mengenai jenis dokumen, masa berlaku, serta kemungkinan perpanjangan izin bagi tenaga kerja asing harus tetap merujuk pada regulasi ketenagakerjaan dan keimigrasian yang berlaku. Dengan demikian, informasi mengenai batas waktu perizinan tidak boleh disamaratakan tanpa melihat jenis dokumen dan dasar hukumnya.

Sebagai salah satu solusi, Zainul mendorong pembentukan sistem pemantauan terpadu melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang dapat menghubungkan informasi lintas instansi secara terstruktur.

Zainul mengusulkan agar pemerintah dan instansi terkait mempertimbangkan pembangunan dashboard pemantauan orang asing yang dapat digunakan sebagai sarana koordinasi lintas lembaga.

Pertama, membangun sistem identitas tunggal atau Single ID bagi setiap tenaga kerja asing. Data tersebut dapat menghubungkan identitas dan foto, paspor, dokumen RPTKA, notifikasi, izin tinggal, alamat tempat tinggal, lokasi kerja, penjamin, masa berlaku dokumen, serta riwayat pelaporan perusahaan.

Gagasan tersebut menegaskan pentingnya satu rujukan informasi yang konsisten untuk mengurangi kemungkinan perbedaan pencatatan antarlembaga. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan pembatasan akses berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Kedua, menerapkan sistem notifikasi otomatis menjelang berakhirnya masa berlaku dokumen, misalnya pada H-30, H-7, dan H-1. Pemberitahuan dapat disampaikan kepada perusahaan dan instansi terkait agar proses administrasi dapat dipersiapkan sebelum tenggat waktu berakhir.

Sistem peringatan dini tersebut mencerminkan perubahan pendekatan pengawasan dari pola yang menunggu terjadinya pelanggaran menjadi mekanisme pencegahan yang lebih terencana. Perusahaan tidak hanya dituntut patuh, tetapi juga perlu didukung oleh sistem informasi yang membantu mengingatkan kewajiban administratifnya.

Ketiga, memperkuat koordinasi antarlembaga secara lebih cepat dan terukur. Apabila terdapat perubahan informasi izin tinggal atau lokasi kerja, instansi terkait dapat memperoleh pemberitahuan sesuai kewenangannya. Begitu pula ketika ditemukan tenaga kerja asing yang aktivitasnya berkaitan dengan wilayah daerah lain, informasi tersebut dapat diteruskan melalui jalur koordinasi resmi.

Gagasan ini menggarisbawahi bahwa persoalan lintas wilayah membutuhkan respons lintas kelembagaan. Tanpa komunikasi yang terstruktur, informasi berisiko berhenti pada satu instansi, sementara pihak lain yang memiliki kewenangan terkait tidak memperoleh pembaruan yang diperlukan.

Keempat, membangun mekanisme pelaporan daring bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Pelaporan tersebut dapat mencakup informasi mulai bekerja, perubahan tempat kerja, perubahan alamat tempat tinggal, ketidakhadiran, hingga berakhirnya hubungan kerja atau keberangkatan pekerja dari Indonesia.

Mekanisme tersebut menempatkan perusahaan sebagai bagian penting dalam ekosistem pengawasan. Kepatuhan tidak hanya diukur dari pemenuhan dokumen awal, tetapi juga dari kesediaan perusahaan memperbarui informasi ketika terjadi perubahan dalam hubungan kerja maupun keberadaan tenaga kerja asing.

Kelima, menyediakan akses perangkat bergerak bagi petugas lapangan yang berwenang untuk melakukan verifikasi informasi melalui dokumen identitas atau paspor. Dengan mekanisme tersebut, petugas dapat memeriksa kesesuaian informasi pekerjaan dan tempat tinggal berdasarkan data resmi yang tersedia.

Gagasan pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mempercepat proses pemeriksaan di lapangan. Meski demikian, akses terhadap data pribadi harus dibatasi hanya bagi petugas yang berwenang, digunakan untuk tujuan yang sah, dilengkapi sistem keamanan, serta mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan.

Di luar aspek pengawasan administratif, Zainul juga menyoroti pentingnya melihat keberadaan tenaga kerja asing dari perspektif ekonomi daerah. Menurutnya, aktivitas konsumsi tenaga kerja asing yang tinggal dan berbelanja di Karawang dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Gaji orang asing kan besar, kalau mereka tinggal di Karawang dan berbelanja di Karawang maka ekonomi Karawang akan naik,” pandangannya menggambarkan bahwa manfaat ekonomi dari aktivitas industri tidak hanya berkaitan dengan proses produksi dan investasi perusahaan, tetapi juga dapat tumbuh melalui aktivitas konsumsi orang-orang yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Pengeluaran untuk kebutuhan hunian, makanan, transportasi, perdagangan, jasa, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari berpotensi mengalir ke pelaku usaha lokal, termasuk UMKM.

Dalam perspektif ekonomi daerah, perputaran konsumsi tersebut dapat menjadi salah satu sumber penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, dampak terhadap perputaran ekonomi lokal perlu dibedakan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengeluaran tenaga kerja asing tidak secara otomatis menjadi PAD, sebab penerimaan daerah tetap harus bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber pendapatan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pemerintah Kabupaten Karawang perlu memiliki pendekatan pendataan dan evaluasi yang transparan untuk mengidentifikasi potensi kontribusi ekonomi dari aktivitas tenaga kerja asing. Pemetaan dapat dilakukan dengan memperhatikan pola tempat tinggal, aktivitas konsumsi, keterlibatan usaha lokal, serta peluang kemitraan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Gagasan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan kawasan industri idealnya memiliki hubungan yang lebih nyata dengan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Keberadaan tenaga kerja asing tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi yang perlu dipahami secara objektif dan dikelola agar memberikan manfaat bagi daerah.

Zainul memandang penguatan sistem pengawasan perlu disertai evaluasi berkala yang melibatkan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, keimigrasian, ketenagakerjaan, serta pelaku industri.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan tetap mutakhir, mekanisme pelaporan berjalan, dan setiap perubahan aktivitas tenaga kerja asing dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Dalam konteks Karawang sebagai daerah industri dengan mobilitas tenaga kerja yang tinggi, evaluasi berkala juga dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala di lapangan. Mulai dari perbedaan data, keterlambatan pelaporan perusahaan, ketidaksesuaian informasi tempat kerja, hingga persoalan koordinasi ketika aktivitas tenaga kerja asing melintasi batas wilayah administratif.

Pendekatan tersebut menempatkan pengawasan sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan kejelasan peran, keterbukaan informasi sesuai ketentuan, serta konsistensi tindak lanjut. Dengan demikian, penguatan pengawasan tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang saling terhubung.

Menutup pandangannya, Zainul kembali menekankan pentingnya perubahan pola pengawasan dari pendekatan reaktif menuju sistem yang lebih preventif dan berbasis data.

“Tanpa sistem terintegrasi, pengawasan di Karawang akan tetap reaktif, baru bergerak kalau ada razia atau laporan masyarakat,” peringatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa sering pemeriksaan dilakukan atau berapa banyak pelanggaran ditemukan. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan pemerintah mendeteksi potensi ketidaksesuaian sejak dini, memastikan informasi antarlembaga dapat diverifikasi, dan mencegah persoalan administratif berkembang menjadi pelanggaran.

Zainul juga menekankan manfaat yang dapat diperoleh apabila sistem pemantauan dibangun secara terintegrasi.

“Dengan sistem terintegrasi, pengawasan jadi preventif. Sebelum izin habis sudah ketahuan, sebelum TKA pindah tempat kerja sudah terlacak, dan sebelum perusahaan lalai sudah diingatkan,” gagasan alternatif Zainul Akhwil, mencerminkan arah pembenahan pengawasan yang mengedepankan ketepatan informasi, kecepatan koordinasi, dan tanggung jawab perusahaan.

Teknologi dalam hal ini bukan sekadar perangkat administratif, melainkan instrumen pendukung agar negara hadir lebih awal dalam mencegah ketidakpatuhan serta memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!