Breakthenews | Kabar Negeri | suaraindonesiatv.com | ApakabarJabar | “Bergerak Peduli Merawat Pertiwi” KARAWANG — Pengabdian kepada masyarakat tidak selalu harus ditempuh melalui panggung politik elektoral. Bagi Dwi Wulandari, tokoh perempuan asal Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, kebermanfaatan justru dapat dimulai dari ruang terdekat dengan kehidupan masyarakat, yakni desa.
Setelah sebelumnya berani mengambil bagian dalam kontestasi legislatif, kini Dwi Wulandari memilih memperkuat pengabdiannya di tingkat desa dengan mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar semakin aktif menjadi jembatan aspirasi sekaligus menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap pemerintahan desa.
Dalam sesi wawancara kepada media, Dwi Wulandari menyampaikan bahwa untuk saat ini dirinya belum berencana kembali maju ke DPRD. Ia memilih mengarahkan energi dan kepeduliannya untuk memberikan manfaat yang lebih dekat dan langsung bagi masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.
“Kayaknya nggak dulu, mencoba buat lebih bermanfaat dulu untuk wilayah tempat tinggal sendiri,” ujar Dwi Wulandari, menyampaikan pilihan pengabdiannya untuk lebih dekat dengan masyarakat dan lingkungan desa.
Bagi Dwi, keputusan tersebut bukan semata-mata tentang berhenti dari perjalanan politik, melainkan tentang mencari ruang pengabdian yang memungkinkan dirinya dapat bersentuhan lebih langsung dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, desa merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Di tingkat desa pula berbagai kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, pada akhirnya diterjemahkan menjadi program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, Dwi menilai keberadaan BPD harus diperkuat, bukan hanya sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu membawa suara masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa.
“Lebih mengaktifkan peran serta BPD sebagai jembatan untuk menyalurkan aspirasi warga dan lebih meningkatkan peran BPD sebagai sosial kontrol terhadap pemerintahan desa,” ungkap Dwi Wulandari, menegaskan pentingnya BPD hadir sebagai ruang artikulasi suara masyarakat sekaligus penjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pandangan tersebut semakin relevan di tengah hadirnya berbagai program pembangunan baru yang digulirkan pemerintah. Dwi melihat program-program tersebut harus dikawal secara menyeluruh agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program pemerintah, di antaranya Koperasi Merah Putih dan program ketahanan pangan, sebagai bagian dari agenda pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian bersama di tingkat desa.
“Secara menyeluruh, karena banyak program baru yang diluncurkan pemerintah baik pusat maupun daerah, contohnya adalah Koperasi Merah Putih serta ketahanan pangan dan program lainnya,” tutur Dwi, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dan pengawasan di tingkat desa agar berbagai program pembangunan tidak berhenti pada tataran kebijakan.
Menurut Dwi, pembangunan di tingkat desa pada prinsipnya memiliki peluang besar untuk menjadi penopang perekonomian masyarakat. Namun, besarnya program dan anggaran tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila tidak disertai tata kelola yang baik.
Ia menilai aspek manajemen, ketepatan sasaran, transparansi, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah program pembangunan desa.
“Seharusnya bisa menjadi penopang jikalau manajemen benar dan dapat dirasakan langsung. Makanya di sinilah peran BPD sebagai sosial kontrol di desa,” tegas Dwi Wulandari, menempatkan fungsi pengawasan BPD sebagai bagian penting untuk memastikan pembangunan benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat.
Bagi Dwi, pembangunan produktif bukan sekadar pembangunan yang terlihat secara fisik. Lebih jauh, pembangunan harus mampu menciptakan daya tahan ekonomi masyarakat dan membuka ruang bagi warga untuk tumbuh secara mandiri.
Ketahanan pangan menjadi salah satu program yang menurutnya saat ini telah berjalan dan memiliki nilai strategis bagi masyarakat desa.
“Yang sudah berjalan saat ini mah ketahanan pangan,” ungkap Dwi, menyebut ketahanan pangan sebagai salah satu sektor pembangunan yang perlu terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
Dari seluruh pandangan tersebut, Dwi Wulandari menempatkan BPD pada posisi yang strategis dalam memastikan pembangunan desa tetap berpijak pada aspirasi masyarakat. BPD, menurut perspektifnya, bukan hanya lembaga yang hadir dalam tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga bagian dari mekanisme pengawasan agar kebijakan publik tidak kehilangan arah dari kebutuhan warga.
Di sisi lain, pilihan Dwi Wulandari untuk lebih dahulu membangun kebermanfaatan dari lingkungan tempat tinggalnya memberikan pesan bahwa pengabdian kepada masyarakat memiliki banyak jalan. Tidak selalu harus dimulai dari gedung legislatif, tetapi dapat tumbuh dari desa, dari aspirasi warga, dan dari keberanian untuk ikut mengawal pembangunan dari akar rumput.
