Breakthenews | Kabar Negeri | suaraindonesiatv.com | ApakabarJabar | KARAWANG — Menjaga martabat suara rakyat menjadi tantangan besar demokrasi di tengah pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan kawasan industri, disrupsi digital, hingga meningkatnya pragmatisme politik menjelang Pemilu 2029.
Dalam situasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menegaskan bahwa penataan daerah pemilihan (dapil) tidak boleh dipandang sekadar sebagai pembagian wilayah administratif dan kursi legislatif, melainkan sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan demokrasi, kesetaraan hak pilih, serta keterwakilan masyarakat yang proporsional dan berintegritas.
Sejalan dengan upaya menjaga ruang demokrasi yang sehat dan terbuka, KPU Kabupaten Karawang juga terus membangun komunikasi politik melalui agenda Road To Silaturahmi Politik yang telah dilaksanakan bersama 9 partai politik sebagai bagian dari penguatan demokrasi menuju Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan dalam sesi wawancara eksklusifnya bersama Ketua KPU Kabupaten Karawang Mari Fitriana, S,E,. terkait simulasi penataan daerah pemilihan menuju Pemilu 2029.
“Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, pertumbuhan penduduk yang terus bergerak, serta perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat, penataan daerah pemilihan bukan sekadar soal garis wilayah dan angka kursi,” ujarnya. Ketua KPU Kabupaten Karawang saat menjelaskan pentingnya penataan daerah pemilihan di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang semakin kompleks.
“Ia menyangkut masa depan keterwakilan rakyat, keadilan demokrasi, dan kualitas legitimasi pemilu,” lanjutnya.
Ketua KPU Kabupaten Karawang menilai masih banyak masyarakat yang memahami penataan dapil hanya sebagai pekerjaan teknis administratif. Padahal, menurutnya, di dalam proses tersebut terdapat konsekuensi politik yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan suara rakyat.
“Penataan daerah pemilihan tidak boleh dipahami hanya sebagai pekerjaan administratif. Bagi KPU, dapil adalah ruang representasi politik rakyat. Di dalamnya ada suara masyarakat yang harus dijaga agar bernilai setara, adil, dan tidak terpinggirkan,” tegasnya.
“Maka dalam penataan dapil harus memastikan bahwa setiap warga memiliki peluang keterwakilan yang proporsional. Prinsipnya bukan hanya membagi wilayah dan kursi, tetapi menjaga agar suara rakyat benar-benar terlindungi dalam sistem demokrasi,” sambungnya.
Ia juga menyoroti perubahan sosial yang sangat cepat di Kabupaten Karawang akibat pertumbuhan industri, urbanisasi, perpindahan penduduk, dan perkembangan wilayah permukiman yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Karawang mengalami perubahan sosial yang sangat dinamis. Pertumbuhan kawasan industri, urbanisasi, perpindahan penduduk, serta perkembangan wilayah permukiman tentu berpengaruh terhadap komposisi pemilih,” katanya.
“Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam simulasi penataan dapil. Jangan sampai ada wilayah dengan jumlah penduduk dan pemilih yang sangat besar tetapi keterwakilannya tidak sebanding,” lanjutnya.
Menurutnya, seluruh proses simulasi penataan dapil harus dibangun berdasarkan data kependudukan, data wilayah, dan dinamika sosial masyarakat yang dibaca secara cermat dan objektif.
“Maka, data kependudukan, data wilayah, dan dinamika sosial harus dibaca secara cermat agar keterwakilan tetap proporsional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penataan dapil juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai kesetaraan nilai suara, sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas masyarakat, dan kesinambungan wilayah.
“Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting agar penataan dapil tidak hanya berbasis angka administratif, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan keterwakilan masyarakat di kawasan industri, perkotaan, maupun pedesaan,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan politik dalam penataan dapil, Ketua KPU Kabupaten Karawang menegaskan bahwa lembaganya bekerja berdasarkan regulasi, prinsip hukum, data, dan tahapan yang transparan.
“KPU bekerja berdasarkan regulasi, prinsip, data, dan tahapan yang transparan. Dalam penataan dapil, KPU tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik tertentu,” tegasnya dengan lugas, dalam wawancaranya, 14/5).
“Untuk menjaga objektivitas, proses simulasi harus didasarkan pada prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas jumlah kursi, integritas wilayah, kesinambungan dapil, serta kohesivitas masyarakat,” lanjutnya.
“Dengan prinsip itu, KPU berdiri sebagai penyelenggara yang independen, bukan sebagai bagian dari kompetisi politik,” katanya.
Ketua KPU Karawang juga mengakui bahwa tantangan menjaga keseimbangan antara wilayah urban, kawasan industri, pesisir, pertanian, dan pedesaan menuju Pemilu 2029 semakin kompleks.
“Karawang memiliki wilayah urban, kawasan industri, pesisir, pertanian, dan desa-desa dengan karakter sosial yang kuat. Semua karakter ini harus diperhatikan,” ujarnya.
“KPU harus menjaga agar pembagian dapil tidak semata-mata mengikuti angka, tetapi juga mempertimbangkan kedekatan geografis, hubungan sosial, akses masyarakat, serta kesatuan wilayah,” katanya.
“Keseimbangan antara wilayah industri, perkotaan, dan pedesaan menjadi penting agar tidak ada kelompok masyarakat yang merasa diabaikan,” sambungnya.
Dalam konteks transformasi digital, Ketua KPU Karawang juga menyinggung keberhasilan pelaksanaan Pilkades digital di Karawang yang sempat menjadi perhatian nasional.
“Pengalaman Karawang dalam Pilkades digital menjadi pelajaran penting bahwa teknologi dapat membantu proses demokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dipahami,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi digital dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data, pemetaan wilayah, visualisasi dapil, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih terbuka dan mudah diakses.
“Dalam konteks simulasi penataan dapil, transformasi digital dapat digunakan untuk pengolahan data, pemetaan wilayah, visualisasi dapil, serta penyampaian informasi kepada masyarakat,” katanya.
“Namun teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti prinsip kehati-hatian, akurasi, dan partisipasi publik,” lanjutnya.
Di tengah meningkatnya polarisasi politik dan pertarungan narasi di media sosial, Ketua KPU Karawang menilai edukasi publik menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“KPU harus aktif melakukan edukasi publik. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa penataan dapil bukan alat kekuasaan, tetapi mekanisme untuk menjaga kesetaraan hak pilih,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa KPU harus hadir sebagai sumber informasi yang resmi, netral, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.
“Strategi yang dilakukan KPU adalah komunikasi yang terbuka, bahasa yang mudah dipahami, penyampaian data secara transparan, serta melibatkan partai politik, media, tokoh masyarakat, akademisi, pemilih muda, dan organisasi masyarakat,” jelasnya.
“Di tengah derasnya informasi media sosial, KPU harus hadir sebagai sumber informasi yang resmi, netral, dan dapat dipercaya,” sambungnya.
Terkait mulai menghangatnya konsolidasi politik menuju Pemilu 2029, termasuk di Dapil Jawa Barat VII, Ketua KPU Kabupaten Karawang memastikan bahwa lembaganya tetap menjaga netralitas.
“Konsolidasi partai politik adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun KPU harus tetap menjaga jarak yang setara dengan semua peserta pemilu,” katanya.
“KPU tidak masuk dalam kepentingan menang-kalah partai politik. Tugas KPU adalah memastikan aturan ditegakkan, ruang kompetisi berjalan adil, dan semua pihak mendapat perlakuan yang sama,” lanjutnya.
“Netralitas, integritas, dan profesionalitas menjadi kunci agar KPU tidak terseret dalam kepentingan elite politik,” tegasnya.
Dalam proses simulasi dan evaluasi penataan dapil, KPU Karawang juga memastikan ruang partisipasi publik dibuka secara luas.
“Dalam demokrasi yang sehat, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek keputusan, tetapi juga harus diberi ruang untuk menyampaikan pandangan,” ujarnya.
“Mekanismenya dapat melalui uji publik, forum konsultasi, sosialisasi, penerimaan masukan tertulis, dialog dengan pemangku kepentingan, serta pelibatan akademisi, partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur pemilih muda,” lanjutnya.
“Yang penting, aspirasi itu dicatat, dikaji, dan dipertimbangkan secara substantif, bukan hanya formalitas administratif,” katanya.
Menurut Ketua KPU Karawang, kualitas pemilu sejatinya dimulai sejak desain sistem pemilu, termasuk penataan daerah pemilihan.
“Benar sekali. Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara. Justru fondasinya dimulai sejak desain sistem pemilu, termasuk penataan dapil,” ujarnya.
“Jika dapil ditata secara adil, maka kompetisi politik menjadi lebih sehat, keterwakilan masyarakat lebih proporsional, dan legitimasi hasil pemilu semakin kuat,” katanya.
“Jadi, penataan dapil adalah salah satu fondasi penting bagi lahirnya keadilan politik di masa depan,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga identitas sosial masyarakat Karawang yang memiliki karakter budaya dan sosial yang kuat.
“Karawang memiliki identitas sosial yang sangat khas. Ada masyarakat industri, masyarakat agraris, komunitas pesisir, serta budaya lokal yang kuat,” ujarnya.
“Dalam penataan dapil, aspek ini perlu diperhatikan melalui prinsip kohesivitas masyarakat. Artinya, wilayah yang memiliki keterkaitan sosial, budaya, ekonomi, dan geografis sebaiknya tidak dipisahkan secara sembarangan,” katanya.
“KPU harus menjaga agar pembagian wilayah politik tidak memutus hubungan sosial masyarakat yang selama ini sudah terbentuk,” lanjutnya.
Kepada generasi muda dan pemilih pemula, Ketua KPU Kabupaten Karawang mengajak agar tidak kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi.
“Demokrasi memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan masa depan. Jangan menjauh dari politik hanya karena melihat praktik yang kurang ideal. Justru generasi muda harus hadir untuk memperbaikinya,” tegasnya.
“Suara anak muda penting, pikiran kritis anak muda penting, dan keberanian anak muda untuk memilih secara rasional adalah energi besar bagi demokrasi yang lebih bersih dan berkualitas,” sambungnya.
Terkait kesiapan menghadapi kemungkinan perubahan jumlah penduduk maupun alokasi kursi legislatif di masa mendatang, KPU Karawang memastikan kesiapan kelembagaan terus diperkuat.
“KPU Karawang selalu siap menghadapi dinamika. Perubahan jumlah penduduk, perubahan alokasi kursi, maupun perubahan konfigurasi wilayah tentu bisa menimbulkan respons politik yang beragam,” ujarnya.
“Kesiapan itu dilakukan melalui penguatan data, koordinasi kelembagaan, komunikasi publik, pemetaan potensi masalah, serta penyusunan simulasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
“Jika prosesnya transparan dan berbasis aturan, resistensi politik dapat dikelola dengan lebih baik,” katanya.
Menutup wawancara tersebut, Ketua KPU Kabupaten Karawang menegaskan bahwa demokrasi yang berkeadaban harus mampu menjaga martabat suara rakyat tanpa diskriminasi.
“Saya sepakat bahwa penataan dapil bukan hanya soal membagi wilayah. Lebih dalam dari itu, penataan dapil adalah cara menjaga martabat suara rakyat. Setiap suara harus memiliki nilai yang adil,” tegasnya.
“Tidak boleh ada masyarakat yang merasa suaranya kurang berarti hanya karena wilayahnya kurang diperhatikan. Demokrasi yang berkeadaban adalah demokrasi yang memastikan semua warga memiliki hak politik yang dihormati dan dilindungi,” lanjutnya.
Ia pun berharap demokrasi Karawang dan Jawa Barat menuju tahun 2029 semakin matang, rasional, inklusif, dan berintegritas.
“Kita ingin pemilu tidak hanya berjalan tertib secara teknis, tetapi juga menghasilkan kepercayaan publik,” ujarnya.
“Di tengah disrupsi digital dan pragmatisme politik, KPU harus terus menjaga integritas, transparansi, dan independensi. Pada akhirnya, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang membuat rakyat merasa didengar, dihargai, dan benar-benar diwakili,” tutupnya menegaskan di akhir wawancaranya dalam kesempatan tersebut.
