Kabar Jakarta – suaraindonesiatv.com.
Ngabila Salama Praktisi Kesehatan Masyarakat Usulkan Langkah Kongkrit Untuk BPJS Kesehatan, yakni perlu berbenah segera dan melakukan evaluasi masif di semua lini.
Menurutnya ngabila salama selaku pemerhati kesehatan masyarakat, ia mengatakan,” bahwa jika ada potensi kerugian, bukan hanya perketat verifikasi/pending dan terus menerus melakukan audit pascaklaim, tapi juga cek besaran iuran apakah sudah sesuai dan adil atau belum.
Kita berharap BPJS kesehatan bisa menjadi sebuah asuransi kesehatan nasional handal, universal, agar Masyarakat bisa mengandalkan bpjs secara penuh untuk semua jenis pengobatan yang krusial (bukan estetika, kosmetika, kesengajaan,dll).
“Ini bagian dari peran negara menjamin kesehatan warga & memberikan rasa keadilan & perlakuan yg sama (universal coverage) utk kesehatan masyarakat. BPJS harus menjawab tantangan dan terus berusaha memenuhi semua kewajiban itu dgn terus berbenah, evaluasi, ambil tindak tegas dan nyata.
Universal Coverage, semua warga wajib memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan dasar yang harus dimiliki,Bahkan harus siap jika warga hanya memiliki satu2nya jaminan kesehatan ini, Karna ini membuktikan negara terus hadir memberi hak dasar (sehat),rasa keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak lepas dari tanggung jawab.” Ujarnya Ngabila Salama Praktisi Kesehatan Masyarakat.
Jika ada opsi BPJS bubar dan digantikan oleh asuransi lain baik tunggal maupun multipel, misal dikelola oleh BUMN/swasta, tetapi tetap negara tdk bs subsidi masyarakat 100%, pasti tetap sistem cost sharing dengan besaran iuran/premi bulanan yg lbh disesuaikan perhitungannya dan pelaksanaan yg mgkn saja akan jauh lebih baik, sehingga asuransi tsb ttp sustain, tdk merugi, juga tidak profit oriented.
Lima usulan konkrit:
1. Evaluasi besaran iuran, perketat pembayaran iuran peserta mandiri. Diperkuat dengan regulasi yang mengikat masyarakat sebagai bentuk kewajiban masyarakat
2. Perkuat dan kolaborasi dgn Kemenkes RI dan mitra lainnya utk program promotif, preventif, skrining deteksi dini penyakit. Reward dan punishment yg tegas utk faskes yg melaksanakan program promotif, preventif, deteksi dini
3. Mitigasi pencegahan fraud pada faskes dan tindak tegas semua bentuk fraud sedini mungkin
4. Terus optimalkan akuntabilitas publik dan integritas dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan termasuk evaluasi internal berkelanjutan
5. Buka kembali peluang cost sharing pembiayaan BPJS dgn jaminan lain (asurani swasta) / umum jika memang dibutuhkan utk pengobatan pasien yg holistik dalam satu waktu. Perkuat verifikasi agar tdk terjadi double claim / fraud
Harus ada sebuah asuransi nasional baik BPJS atau apa pun nanti namanya yang terus berupaya menjadi satu2nya asuransi nasional (pemerintah) yang handal untuk masyarakat. Evaluasi masif dan perannya terus diperkuat dengan benar” ucapnya Ngabila Salama.
Salam,
Ngabila Salama
Praktisi Kesehatan Masyarakat
